Vox Populi Vox Dei

 

*gambar diambil dari sini*

Pesta demokrasi masyarakat DKI Jakarta memang telah usai. Tulisan ini mungkin sedikit terlambat untuk tampil, karena dua hari kemarin saya disibukkan dengan rekreasi bersama teman-teman. Haha oke itu gak penting. Baiklah, kembali ke pesta demokrasi masyarakat ibukota. 20 September lalu bisa dibilang merupakan salah satu penyelenggaraan pemilukada yang sangat lancar dan sukses yang pernah digelar Pemprov DKI, walaupun sebelumnya banyak terjadi perang argument dan saling serang antar pendukung keduanya baik di dunia nyata maupun dunia maya. Aduan terhadap pelanggaran kampanye ke KPUD pun mewarnai meriahnya pesta demokrasi di kota terpadat di Indonesia itu.

Yang menarik disini adalah, sang incumbent, Foke yang notabene mengecap dirinya sebagai anak betawi asli, yang telah merintis karir professional dan politiknya di Jakarta, dari mulai menjadi pegawai biasa, sekda, wakil gubernur hingga gubernur terpilih 1 periode yang lalu –yang tentunya kemampuannya telah teruji- dikalahkan oleh sesosok tokoh ‘ndeso’ (karena berasal dari daerah) yang beberapa tahun ini popularitasnya mendadak melejit karena keberhasilannya mengelola daerahnya. Cukup signifikan perolehan suara yang didapat keduanya, hampir sepuluh persen!

Foke-Nara vs Jokowi-Ahok. Ketika keduanya ditetapkan menjadi dua besar dalam ajang pemilihan gubernur DKI 2012-2017 dan berhak melaju ke pemilihan putaran kedua, suasana menghangat. Denyut nadi demokrasi semakin terasa  tegang manakala para ahli, pengamat, politisi, simpatisan, fans fanatik maupun massa anti pendukung beramai-ramai menyemarakkan suasana dengan berbagai asumsi, pendapat, debat kusir, perang media, adu opini dan saling ejek satu sama lain. Mediapun turut andil dalam menciptakan iklim demokrasi yang semakin bebas ini.

Terlepas dari ketokohan Jokowi dan Ahok yang sesungguhnya, kemenangan dua anak daerah ini menunjukkan beberapa hal –mungkin- tidak dapat diforkes hanya dengan angka dan statistik. Pertama, kemenangan Jokowi-Ahok dengan angka yang cukup menakjubkan memperlihatkan bahwa masyarakat Jakarta adalah memang representasi dari Indonesia. Tidak ada pertimbangan ras ataupun suku yang dominan disini, masyarakat Jakarta bukan masyarakat yang merujuk pada sifat etnosentrisme lagi, bahkan dalam hal pemilihan imam untuk mereka. Jokowi yang orang Solo asli serta Ahok yang bahkan adalah sosok keturunan Tionghoa yang berasal dari Belitung menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta tidak lagi mempertimbangkan background daerah asal calon pemimpin mereka. Jokowi yang dengan prestasi-prestasinya di daerah, dengan luangnya waktu untuk berjalan-jalan dipasar, perkampungan kumuh, serta ruang publik yang ramai dan menyalami mereka, serta dengan kesederhanannya berpakaian, perawakannya yang kurus dan kalah gagah dengan pejabat-pejabat biasanya… secara psikologis menarik simpati dari para pemilih terutama dari kalangan menengah kebawah. Sosok Jokowi yang dicitrakan dekat dengan masyarakat, mau bersusah payah masuk kampung kumuh, mau-maunya lesehan nonton OVJ bareng rakyatnya, bantu-bantuin ibu-ibu dipasar dan sebagai sebagainya di mata rakyat seperti layaknya menemukan oase ditengah kegersangan gurun kepemimpinan yang seolah berada dimenara gading yang jauuuuuhhh sekali diatas sana, yang tidak terjangkau masyarakat tentunya. Tingkah polah Jokowi ini membuat masyarakat melihat sosok harapan yang didepan mata. Dan tanpa ragu-ragu lagi, mencontreng wajah Jokowi dua putaran adalah hal paling masuk akal bagi mereka yang menginginkan perubahan dalam kehidupannya di ibukota. Ditambah sosok Ahok yang (juga) dicitrakan sebagai sosok yang bersih, idealis, jujur, dan minoritas (ditambah dengan mengumbar kisah di media bahwa pada masa kecilnya diskriminasi ras di tempat asalnya begitu membuatnya menderita, padahal Ia sangat cinta pada Indonesia, salah satu kisahnya adalah ketika Ia dilarang mengibarkan bendera pada saat upacara di sekolahnya) tentunya membuat rakyat semakin menaruh hati pada pasangan ini. Oleh karenanya, memilih pasangan ini di pertarungan pilkada DKI lalu adalah hal paling rasional menurut mereka.

Kedua, fenomena kemenangan Jokohok mengalahkan sang incumbent Foke-Nara mengindikasikan bahwa mesin partai tidak lagi efektif (menurut saya sih yaaa) untuk menjaring massa. Zaman orde baru dulu, massa digiring untuk memilih satu partai secara represif, bahkan menggunakan kekuatan birokrasi untuk memastikan keberpihakan terhadap suatu partai. Namun kini, sepenuhnya hak pilih dan hak berpihak ada ditangan rakyat. Rakyat punya kedaulatan penuh untuk memilih satu warna. Tidak ada cara represif yang begitu efektif untuk memastikan keberpihakan, karena segalanya mungkin akan sia-sia ketika sudah dibalik bilik. Indikasi kegagalan mesin partai ini adalah kenyataan bahwa Jokohok hanya didukung dua partai yang juga tidak begitu besar, yakni PDIP dan Gerindra. Sebaliknya, Foke-Nara memang tidak salah optimis menang karena memang didukung oleh partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, PKS, PAN dll. Suaranya di DPRD Provinsi DKI menguasai hampir 80 persen, sedangkan PDIP dan Gerindra hanya 18% saja (detik.com). Dengan suara pendukung mayoritas di DPRD, Foke-Nara memang selayaknya tenang karena sebagaimana secara normatif, sebuah partai politik memang difungsikan untuk menjaring massa (melalui rekruitmen politik) selain tiga fungsi lainnya yakni komunikasi politik, sosialisasi politik serta pengelolaan konflik (Miriam Budiarjo) dan pendidikan politik juga tentunya hehe. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Masyarakat Jakarta tidak lagi dapat dikendalikan dengan partai-partai itu, atau kalau menurut hasil analisis saya yang cetek, masyarakat tidak lagi simpati dengan parpol (oke, simpati adalah kata yang sangat halus, bahasa agak kasarnya : APATIS). Ya masyarakat mungkin sudah sangat apatis terhadap parpol, sehingga tidak lagi peduli dengan janji-janji dan ideology yang diumbar (tidak salah juga mengatakan bahwa kini banyak parpol yang ideologinya sudah banci/ hybrid. Tidak lagi jelas dengan semangat awal pendirian partai, yang mana yang agamis, yang mana yang nasionalis, tidak lagi dapat dengan mudah teridentifikasi, yang ada hanyalah bagaimana menggalang sukses untuk meraih kursi empuk). Ya, masyarakat sudah terlalu tidak peduli dengan partai politik. Itu sih menurut saya yang awam ini. Sebaliknya, masyarakat lebih tertarik pada citra perseorangan. Ya, ketokohan dan sosok individual yang menonjol akan lebih menarik simpati masyarakat. Sudah cukup banyak bukti untuk itu, kita tengok sekitar 8 tahunan yang lalu ya,, ketika nama SBY (sekarang presiden kita) yang tidak begitu popular saat itu benar-benar bisa mengguncang dunia perpartaipolitikan di Indonesia saat berlanjut ke putaran kedua melawan mantan atasannya sendiri (Megawati Soekarnoputri. Ketika Mega menjabat jadi presiden, jabatan terakhir SBY adalah menkopolhukam) dalam pemilihan presiden 2004 lalu. SBY dengan partainya yang masih sangat kencur saat itu mengandalkan kepopuleran yang tidak sengaja (atau sengaja) diciptakan saat itu. Kesan teraniaya pada rezim Mega saat itu benar-benar mengeruk simpati publik habis-habisan. SBY yang pembawaannya flamboyant, tenang, gagah, ganteng dan teraniaya berhasil menciptakan simpatisan dalam jumlah yang tidak sedikit! Hal itu telah membuktikan bahwa ketokohan seseorang akan sangat mempengaruhi simpati masyarakat, tidak peduli apa warna partainya atau ideology yang dianutnya sekalipun. Dan hal itu pula yang terjadi saat pilkada DKI kemarin. Sosok Jokowi yang kurus (tidak seperti pejabat lainnya), memakai baju yang biasa2 saja sebagaimana banyak rakyat memakainya dan pembawaannya yang supel dan merakyat memperoleh perhatian yang besar dari masyarakat Jakarta. Tidak peduli apa ideology yang dianut, tak peduli siapa yang ada ‘dibelakangnya’, tak peduli dengan visi dan penjelasan-penjelasannya yang kurang runtut di setiap debat kandidat, masyarakat akan tetap menaruh perhatian pada pasangan ini.

Ketiga, kemenangan Jokohok dalam pilkada DKI memperlihatkan bahwa masyarakat menaruh harapan dan kepercayaan yang teramat sangat tinggi pada calon ini dibandingkan memberi kesempatan lagi kepada Foke-Nara walaupun keduanya birokrat ulung di Jakarta. Alasan ini tentu masuk akal mengingat berbagai permasalahan ibukota yang teramat sangat kompleks membutuhkan sesosok tokoh yang dengan tangannya keajaiban bisa diciptakan, walaupun entah pilihan mereka itu akan membantu mengubah Jakarta menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Yang penting percaya dulu! Ya, yang mereka punya hanyalah harapan, dan kehadiran Jokohok seakan menjawab harapan mereka. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap pemerintahan Jakarta kedepannya. Dengan kepercayaan masyarakat Jakarta yang penuh terhadap keduanya, visi membangun Jakarta baru seperti yang dijanjikan bisa benar-benar terwujud. Jokowi dengan kehandalan dan kemampuan berkomunikasinya dan Ahok dengan pengalaman dan kecerdasan teoritis yang selama ini dikuasainya.

Terlepas dari siapa pemimpin Jakarta kini dan nanti, masyarakat Jakarta tidak akan bosan-bosan berharap. Berharap kota yang ditinggalinya layak huni (liveable city), bebas dari segala permasalahan klasik seperti banjir, macet dan kriminalitas yang tinggi, kemiskinan yang semakin menguratnadi dan menganakcucu. Biar bagaimanapun menciptakan ibukota yang tidak sekejam ibu tiri bukanlah hal yang mudah. Tapi yang pasti, pesta demokrasi di ibukota 2 hari lalu mengindikasikan bahwa masyarakat Jakarta benar-benar MAU perubahan! Dan mereka telah memilih sosok ‘supir’ untuk mengendalikan arah kendaraan besar itu. Tidak ada yang salah dengan pilihan rakyat, insya Allah… Vox Populi Vox Dei!!

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s