Refleksi Wajah Pendidikan Indonesia di Daerah : Sebuah Otokritik Sistem Pendidikan Sekarang

“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri”(John Dewey)

“Mendidik adalah memimpin” (Hatta, dalam Baswedan, 2012 RoadshowIMJogja)

“Apa ibukota Sulawesi Selatan, Asrul?”

“Sinjaiiiii kaaakkk”

“Kalau.. ibukota negara kita, Indonesia?”

“emm.. (berpikir).. Kartini Kaaakk!”

Itu salah satu pertanyaan yang pernah saya lemparkan kepada anak kelas V SD di SD Negeri 076 Pusanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi sebagian anak, tentu tidaklah sulit menjawab pertanyaan semacam itu. Namun bagi mereka yang akses informasi dan pendidikannya terbatas, tentu bukan hal yang mudah menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan sederhana sejenis itu.  Saya saja sempat bingung : Kartini? apa maksudnya ibukota Indonesia adalah Kartini? ketika saya tanyakan lebih lanjut, ternyata mereka terinspirasi dari nyanyian “Ibu Kita Kartini..” yang mereka hafal.

Pengetahuan itu Jauh (?)

Bagi sebagian besar anak usia SD kelas 4 keatas, menjawab dengan tepat mengenai soal seperti ibukota negara, kepala negara dan bahkan UU otonomi daerah merupakan sebuah kewajaran, karena anak-anak SD di perkotaan mendapatkan akses informasi tidak terbatas dari lingkungannya. Dari guru-gurunya, tuntutan dari kepala Dinas Pendidikannya dan bahkan dari orang tua serta kecanggihan internet di gadget nya. Namun bagi sebagian besar anak-anak lainnya, yang tinggal jauh dari peradaban, di pedalaman hutan, di ketinggian gunung, di pesisir laut, di pulau-pulau terpencil di timur dan barat pulau Jawa, mendapatkan pengetahuan umum mengenai calistung (baca tulis dan berhitung) saja sudah merupakan anugerah. Boro-boro hafal pancasila, membedakan huruf U dan N saja susah, jangan berharap pelajaran aljabar apalagi logaritma, menghitung sampe dua puluh saja banyak yang kacau. Bagi mereka, ilmu pengetahuan lebih seperti utopia semu yang hanya bisa diraih dalam mimpi. Ilmu pengetahuan jauh, peradaban jauh. Namun terlepas dari itu semua, jangan salah, semangat belajar anak-anak pedalaman bisa dikatakan jauh lebih murni dan lebih kuat dibandingkan semangat belajar para siswa di sekolah perkotaan. Mereka tak kenal hujan, panas sekalipun kabut dan badai. Mereka tak tahu apa itu jauh, capai, lelah dan titian sungai yang deras. Semangat belajar mereka menggelora, antusiasme yang diiringi kenekatan berangkat sekolah tiap pagi dari jarak yang teramat jauh, motivasi mengenal ilmu dan kemajuan. Tidak pernah kalah dan tidak pernah tertandingi dengan anak-anak lainnya yang tinggal di dekat keramaian fasilitas.

“Nanti kita belajar apa ki kakak?” pertanyaan berulang-ulang yang selalu ditanyakan oleh anak-anak yang berbeda setiap pagi. Belajar apapun, untuk mereka semua informasi adalah baru. Ya, sekolah di pelosok dalam negeri ini, berjarak teramat jauh dibandingkan sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya. Kita jangan terkecoh dengan glamornya ibukota, majunya teknologi kekinian, tingginya apartemen-apartemen di tengah kota atau mewahnya gedung-gedung sekolah Jakarta, karena sejatinya bukan itulah wajah Indonesia secara hakiki. Wajah Indonesia adalah di pelosok hutan Kalimantan, di pinggiran perbatasan negeri, di gunung-gunung tinggi Papua yang jauh akan akses informasi, sinyal hape apalagi teknologi.

Ya, pendidikan adalah salah satu aspek yang hingga saat ini masih sangat berjarak antara Jawa-luar Jawa. Walaupun pendidikan merupakan amanat UUD yang –saking krusialnya- tertuang di preambule naskah konstitusi, namun hingga 67 tahun Indonesia merdeka saat ini pendidikan merata baru sekadar wacana diatas kertas. Paradigma pembangunanisme (developmentalism) yang dianut rezim orde baru justru menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar antara pulau Jawa dan luar Jawa. Kontribusi rezim orde baru di bidang pendidikan yang hingga sekarang mungkin masih bisa dilihat adalah pendirian sekolah-sekolah inpres (instruksi presiden). Namun apa gunanya gedung sekolah tanpa seorang pendidik? Sama halnya seperti sebuah lentera tanpa gugusan cahaya.

Pengalaman mengajar di pedalaman Sulawesi Selatan, Desa Barania bukanlah sebuah pengalaman yang teramat menyayat hati, masih banyak daerah-daerah yang jauh lebih menyesakkan. Namun pada hakikatnya anak-anak yang berada di pedalaman memiliki kebutuhan yang sama untuk pendidikan, kebutuhan yang tidak lebih berlebihan daripada anak-anak kota yang hidup di Jawa. Kebutuhan untuk didekatkan pada informasi, didekatkan pada pengetahuan, pada peradaban.

Hakikat Pendidikan

Itu sedikit refleksi wajah pendidikan tanah air yang sesungguhnya. Pendidikan dalam konteks pedagogik kontemporer menurut Paulo Freire bukan hanya investasi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bermasa depan cerah, melainkan lebih dari itu yakni pendidikan sebagai proses penyadaran yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk membuat manusia memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya. Merujuk pada konsep dasar itulah harusnya pendidikan dimaknai. Pendidikan bukan merupakan media legitimasi kekuasaan dan status quo seperti saat orde baru terjadi, pendidikan tidak juga harus saklek dimaknai sebagai alat politik pencapaian tujuan negara. Jauh lebih sederhana dari itu, pendidikan adalah proses penyadaran terhadap realitas kehidupan, pendidikan adalah proses ‘memanusiakan’ manusia, membuatnya sadar akan eksistensinya dalam kehidupan dan lingkungannya, serta terbebas dari pembodohan pihak lain. Lantas apakah realitas yang selama ini dialami adik-adik kita di pedalaman adalah pendidikan yang demikian? Yang memanusiakan, yang membebaskan? Jika teladan dan guru yang tulus saja sangat susah ditemukan, bagaimana transfer kebudayaan dan ‘pembebasan’ itu dilakukan?

Sistem Pendidikan Indonesia : Sesuaikah dengan konsep “Pendidikan Yang Membebaskan” ?

Sistem pendidikan di Indonesia yang (menurut saya) masih sangat kurang menghargai kearifan lokal masyarakat perlahan-lahan justru akan mengebiri kreativitas dan potensi masyarakat daerah itu sendiri. Misalnya sistem pendidikan yang menyamaratakan standar ‘pintar-tidaknya’ siswa yang hanya berdasarkan pada hitung-hitungan kuantitatif (standar ujian nasional misalnya). Jelas tidak adil! Kecuali jikalau pendidikan yang telah merata di seluruh pelosok nusantara. Jika pemerataan saja belum terjadi mana mungkin menggunakan indikator yang sama untuk menentukan lulus tidaknya, pintar tidaknya para siswa. Seperti yang terjadi di Desa terpencil di Sulawesi Selatan, bagi mereka pertanyaan seperti “ibukota Indonesia”, “pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan” maupun “nama Presiden RI yang sekarang” terlalu sulit untuk dijawab. Karena untuk mereka, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin bukanlah penentu kehidupan mereka, tidak penting untuk diketahui dan bukanlah urusan yang lebih penting daripada pelajaran agama dan hafalan surat pendek al-Qur’an.

Sistem yang sekarang diterapkan bukanlah layaknya pendidikan yang ‘memanusiakan’ seperti halnya yang dikemukakan Freire. Seharusnya para pengambil kebijakan memahami bahwa menyamakan standar kelulusan di semua daerah bukanlah solusi menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh. Sistem yang seperti itu justru menciptakan kultus individu dan jiwa pragmatisme para siswa. Yang terbaik menurut saya, adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal serta potensi di setiap daerah. Contoh sederhananya adalah dengan mendukung terciptanya kurikulum muatan lokal yang mendorong kesadaran para siswa akan potensi daerahnya. Dengan adanya pengetahuan umum mengenai potensi lokal daerahnya, para siswa akan ditumbuhkan rasa cinta pada daerah dan kompetensinya untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Hal itu saya rasa akan mengurangi keinginan anak-anak muda yang (nantinya pasti) akan berpindah ke kota untuk mencari kehidupan yang (katanya) lebih baik. Ketika pendidikan muatan lokal yang menyuguhkan pengetahuan mengenai potensi daerahnya, prospek pengembangannya dan cara mengeksplorasinya sejak pendidikan dasar telah diberikan, anak-anak akan lebih semangat dan kompeten mengelola daerahnya. Mereka tidak akan terlalu silau dengan iming-iming menjadi manusia urban karena di daerahnya mereka disuguhi bentang alam dari Tuhan yang dapat dikelola menjadi penghidupan yang berkecukupan bagi mereka. Walaupun hal itu bukanlah variabel mutlak yang akan menghentikan arus urbanisasi dari daerah ke kota, atau dari luar Jawa ke Jawa, namun menurut saya akan menjadi salah satu solusi dari pengembangan daerah dan sumber daya manusia di daerah, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan yang tepat akan menjadi kendaraan bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berkaca dari itu semua, pemerintah sebagai otoritas yang secara penuh bertanggung jawab seharusnya dapat mengambil langkah paling bijak. Jika mempertahankan sistem pendidikan yang seperti sekarang ini, saya yakin daerah yang maju hanyalah wilayah Jawa dan sekitarnya. Namun, jika masyarakat dilibatkan secara penuh dalam mengelola pendidikannya, melalui muatan-muatan lokal untuk mengeksplorasi wilayahnya bukan tidak mungkin wilayah-wilayah terpencil bahkan terluar Indonesia dapat menjadi semacam ‘kuda hitam’ dalam percaturan pembangunan di Indonesia. Hakikat pendidikan yang ‘menyadarkan’ adalah kuncinya.

*tulisan ini disertakan dalam lomba Blog Competition Gerakan Indonesia Berkibar 2012 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s