UNAS : Ujian Naas…

Wah udah lama banget gak ngeblog dan ngeposting sesuatu ditempat sampah pribadi ini. Hehe.. Bagi yang kangen sama saya dan bingung kemana aja selama ini.. sebenernya saya gak kemana-mana, masih aktif di media sosial juga, tapi emang dengan kondisi yang bener-bener gak fit beberapa bulan ini. Bukan apa-apa, ini cuma karena satu hal : Skripsik. Yoi, skripsi udah mengubah segalanya #hahaa

Sumpah, seumur-umur saya sekolah dan menuntut ilmu dari TK sampe umur segini ini, baru kali ini merasakan yang namanya ‘kegalauan akademis’ (saya menyebutnya). Entah kenapa, gak ada spirit sama sekali buat ngerjainnya, sekalinya ada semangat, kok yo gak pernah konek gitu loh sama Bapak DPS yang terhormat… Ya begitulah, kegalauan ini.. jangan sampai berubah jadi kegilaan.. Nikmati aja prosesnya,, (kata orang-orang) #enakyangomongdoang

Daaan ternyata kegalauan akademis ini tidak dialami mahasiswa tingkat akhir seperti saya dan beberapa rekan, tapi juga adek-adek kami kelas 3 SMA. Maklum, mereka sekarang lagi pada UAN (Ujian Akhir Nasional) yang notabene menjadi satu-satunya penanda kematian atau kehidupan yang baru buat masa depan mereka. Dan seperti yang sudah-sudah penyelenggaraan UAN terus menjadi perdebatan di banyak kalangan. Saya masih ingat, keputusan Mahkamah Konstitusi (tahun 2010 kalau gak salah) yang memutuskan pemerintah untuk tidak memaksakan UAN untuk anak-anak sampe kementrian bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

UNAS yang Wagu 

Penyelenggaraan UAN tahun ini naas banget, soal yang seharusnya sudah terdistribusi merata di seluruh wilayah Indonesia per tanggal 15 April 2013 (jadwal hari pertama penyelenggaraan UAN SMA) justru mengalami banyak kendala yang –ohmegot, gilak banget- berakibat sangat fatal. UAN diundur! hebaat, baru kali ini ada kejadian kayak gini. Distribusi yang belum merata ini disebabkan karena salah satu perusahaan pemenang tender yang harusnya mendistribusikan soal ke 11 provinsi di Indonesia gagal memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan (wanprestasi). INI MASALAH SERIUS WOOI !

Akibat dari keterlambatan itu, ke 11 provinsi yang menjadi ‘korban’ ke-oonan PT Ghalia Printing tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional serentak bersama provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, dan baru memulainya pada hari (kalau gak salah) Kamis kemarin. Ini sih namanya UREG (Ujian Regional) -__-

Gak ada yang mau disalahkan pada kasus seserius ini. Tempo (16 April 2013), dalam berita utamanya menyatakan, Hamzah Lukman (Dirut PT Ghalia Printing) mengatakan bahwa perusahaannya kesulitan melakukan pekerjaan pencetakan naskah soal karena jumlah naskahnya lebih banyak dan bervariasi, dan mengalami kesulitan menyangkut cara memasukkan bahan ujian ke dalam boks yang sesuai dengan kategori sekolah, Ia juga mengeluhkan keterbatasan sumber daya manusia untuk mengerjakan proyek ini (Tempo, PT Ghalia Dinilai Tidak Kompeten). Coba saudara-saudara pembaca, bagaimana tanggapan anda dengan pernyataan demikian? Mengenaskan sekali ya? *speechless* *tarik nafas*

HAHA kok ya bisa-bisanya gitu loh, terus kalau dia nya udah ngomong demikian, apakah kita sebagai rakyat jelata akar rumput ini bisa maklum dengan kondisi demikian? *oh yaudah deh pak, gapapa kita maklum kok, namanya juga orang Indonesia, kadang emang gak konsisten. Santai aja kali pak* gitu? Woi, ini proyek yang memakai uang Negara senilai 120,4 miliar! uang kita kita juga itu coy. Dan alokasi ke PT Ghalia itu senilai kurang lebih 22,5 miliar rupiah, dan ternyata mereka melakukan wanprestasi. Kebangetan. Yang lebih kebangetan adalah : para siswa yang tak tahu apa-apalah yang jadi korbannya.

Mari kita tengok deh, ini bener-bener janggal se janggal-janggalnya. Dan mungkin saudara pembaca udah bisa menebak kan ya, proyek segede ini pasti ada kongkalikong dibelakangnya (alias korupsi). Bagaimana bisa Kemendikbud memilih PT Ghalia Printing sebagai pemenang tender? Perusahaan ini terbukti masih sangat newbie untuk urusan pendistribusian soal-soal ujian ke wilayah timur Indonesia. Tahun lalu saja perusahaan ini hanya diserahi untuk mencetak soal untuk wilayah Bali saja, dan sekarang tahu-tahu diserahi amanah untuk mendistribusikan soal ke 11 provinsi, dengan anggaran yang sebenernya jauh lebih  besar (PT Jasuindo 21,2 miliar, PT Balebat 21,6 miliar, PT Aneka Ilmu 17,1 miliar –Tempo, 16 April 2013). Apa iya untuk proyek sebesar ini Kemendikbud asal coba-coba aja pada perusahaan yang track record kompetensinya masih dipertanyakan? Ya jelas tidak. Apalagi kalau bukan karena tender ini sudah ‘diatur siapa pemenenangnya’.

Kemarin sempat ngobrol dengan teman, dan dia berbagi cerita. Udah bukan rahasia lagi lah, kalau setiap proyek yang menggunakan pagu anggaran yang besar itu pasti tidak pernah bebas dari korupsi (yang tentunya melibatkan banyak pihak), dalam hal ini (nek menurutku sih pasti) pejabat yang bertanggung jawab terhadap naskah ujian (pihak Kemendikbud), Banggar DPR dan juga yang pasti perusahaan yang udah ngecim untuk dikasih proyek tersebut. Biasanya untuk proyek pengadaan naskah seperti ini, pemenang tender itu sudah ditentukan duluan, tentu saja perusahaan harus ngasih ‘jatah’ kepada oknum pemerintah dan oknum banggar yang mengetok dan meloloskan anggaran. Sedangkan perusahaan pemenang tender sendiri, kalau dia yang mengerjakan proyek nya sendiri tentu nya nanti jatuhnya rugi/ untungnya sedikit, jadi mereka menyerahkan proyek tersebut pada perusahaan-perusahaan kecil untuk dikerjakan. Jadi perusahaan pemenang tender hanya mengerjakan sebagian dari proyek tersebut (atau tidak mengerjakan proyek sama sekali) dan sisanya (atau semuanya) diserahkan pada perusahaan-perusahaan baru yang masih kecil-kecil (tentunya dengan ongkos yang sangat kecil). Jadi, keuntungan bisa dinikmati perusahaan dalam jumlah besar, oknum pemerintah dan DPR juga dapat jatah, disisi lain perusahaan kecil pun juga ikutan senang karena dapet proyek (walaupun duitnya dikit). See? semuanya senang..

Mungkin sebelas dua belas dengan logika diatas, kasus keterlambatan naskah UAN ini serupa juga. Pembaca yang terhomat yang bisa menyimpulkan sendiri lah ya… *wes kesel ngetik* hahaaa

Berdampak Sistemik

Hadeh, emang Cuma bailout century yang berdampak sistemik aja? Masalah ini berdampak guedee loh. Yo liat satu-satu secara singkat deh. Pertama, tidak serempaknya penyelenggaraan UAN ini tentu saja membuka peluang kebocoran kunci jawaban. Lah piye yo, wong UAN bareng we kunci jawaban wes do bocor ningendi-ngendi kok le. Lah apalagi ini, keterlambatan dua hari ini tentu saja membuka peluang yang lebih besar pada oknum pembocor UAN. Ya begitu deh… Kedua, yang paling kasian tentu saja anak-anak SMA yang sudah mempersiapkan diri dan mentalnya untuk menghadapi UAN di hari senin tanggal 15. Secara psikologis, mereka udah siap mental tuh garap soal di hari senen, ealah tapi ternyata karena kasus ini mereka harus menunda mengerjakan soal sampe beberapa hari kedepan. Dan mungkin nantinya hasilnya tidak akan sama, karena alam bawah sadar mereka sebenernya udah dari lama dan jauh-jauh hari bikin persiapan di hari H, dan karena diundur ya jelas aja mentalnya njeglek. Bekal mental yang jauh-jauh hari mereka persiapkan sia-sia tu. Pengunduran jadwal ini bukannya bikin persiapan mereka lebih matang, tapi justru bikin mereka jadi tambah males dan menjadi semakin terbebani.. *pukpuk kimcil SMA*. Last but not least, sebenernya Ujian Nasional sendiri (tanpa adanya kasus ini) sudah menjadi masalah. Saya gak asal bicara ini, keputusan MK udah membuktikannya.

UAN itu sebenernya gunanya buat apa sih? bingung saya… kalau pemerintah bermaksud meningkatkan mutu anak-anak didik, kayaknya salah fokus deh ya. Secara, kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain –bujubuneng- bedaaaa bianget. Masih njomplang gitu loh. Jangankan membandingkan Indonesia bagian barat dan timur, lah wong di satu provinsi aja kualitas pendidikan masih njomplang kok. Kayak gitu mau disamaratakan? Oh PLIS, how naïve they are. Hey pemerintaaahh,,, *speechless* mbok yo itu loh, itu tu.. anggaran pendidikan yang katanya 20%, disalurin dulu yang bener daaaaahh… perbaikin dulu sistem pendidikan, lah wong yo bikin kurikulum we labil kok. Kelarin dulu sertifikasi guru itu, perbaiki infrastruktur di sekolah-sekolah di Indonesia timur. Baru kalau udah bisa itu semua, terserah deh mau ngadain ujian nasional kek, ujian regional kek, ujian hidup ato apalah gitu.. yang pasti, kalo untuk saat ini saya rasa temen-temen kimcil di seluruh Indonesia belum pada siap deh kalo harus disamaratakan pake standar nasional *self opinion*.

Justru banyak kasus yang memperlihatkan bahwa UAN itu justru bikin konsep ‘pendidikan’ secara filosofis tidak tercapai, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ‘pendidikan’ itu sendiri. Lah coba deh liat, musim UAN itu yaa,, aduh piye yo.. kacau deh. Banyak yang kemudian nekat minum racun, gantung diri atau –minimal- setres berat lah, bahkan tadi pagi aku liat tipi ada tu yang baru ngerjain UAN njut tiba-tiba kesurupan gitu. Hoaahh.. K *pukpuk lagi kimcil-kimcil*. Belum lagi saking besarnya dampak UAN terhadap kehidupan mereka, membuat anak-anak menjadi inferior dan gak pede-an. Mereka yang gak mau ambil resiko untuk gagal di Ujian Nasional lantas menghimpun segala cara untuk bisa lolos dari maut. Menghalalkan berbagai cara-cara ketidakjujuran untuk dapetin kunci jawaban. Nah itu nah.. piye jal nek ngono? Udah bukan rahasia lagi lah, tiap-tiap sekolah pasti ada semacam perhimpunan siswa-siswi (entah gerakan bawah tenah atau udah terang-terangan) yang kemudian menghimpun kekuatan (dana) untuk dapet akses ke kunci jawaban. Bahkan banyak juga oknum guru yang terlibat atau bahkan jadi koordinatornya. Ya itu tadi, untuk menyelamatkan siswa-siswi mereka dari kegagalan UAN dan sekaligus menyelamatkan akreditasi sekolah mereka.. Apa yang seperti itu yang diharapkan dari esensi pendidikan? Ini saya gak asal ngomong ya, pengalaman dulu kira2 beberapa belas tahun yang lalu ketika saya juga menghadapi UAN (haha bohong deng, baru taun lalu saya UAN :3) waktu itu temen-temen saya banyak yang mengajak saya untuk ikutan ‘iuran’ untuk dapetin kunci jawaban via sms. Jadi mekanismenya kira2 gini (kalau gak salah inget ya hehe). Temen-temen pada iuran beberapa puluh ribu gitu (tiap-tiap kelas ada koordinatornya) yang kemudian diserahkan sama koordinator utama (ya temen juga itu) untuk kemudian dana itu disalurkan ke oknum yang (mengaku) punya kunci jawabannya. Waktu itu temen-temen yang udah ikutan iuran disuruh nyetor nomer hape baru untuk kemudian besok waktu UAN di forward in jawaban-jawaban via sms. Hmm begitu kalau gak salah..  Karena saya gak berminat (dan gak ada duit pastinya) jadi saya gak ikut-ikutan yang begituan, tapi temen-temen sekelas hampir separuhnya ada kali yang ikutan nyetor duit untuk dapetin kunci jawaban via sms. Kalaupun gak lewat sms, kami semua dulu sepakat (semacam di briefing, ato cuci otak gitu haha) untuk gak pelit-pelit ngasih tahu jawaban ke temen-temen. Ya saling contek mencontek gitu. Padahal (gak sombong loh ya) saya anti bianget tu sama yang begituan, tapi ya gimana ya, karena itu semacam peraturan tidak tertulis gitu, ya gak enak juga kalo gak ngasih tau jawaban ke temen..

Kejujuran yang seharusnya menjadi punggawa dalam pendidikan di nomersekiankan, hanya untuk apa? untuk mencapai hasil kuantitatif semu : LULUS. Bahkan temen saya anak IPA, satu-satunya yang tidak lulus di SMA, dia bersikeras untuk tidak mencontek pada saat UAN, dan itu.. dia gak lulus. Sungguh menyesakkan. Bagaimana mungkin kita membangun bangsa yang besar jika bahan bakarnya saja pemuda-pemuda (yang secara sistematis dibentuk) pragmatis dan mendewakan kebohongan? Semoga Ki Hajar Dewantara tenang di kuburnya, Amiinn..

Penghuluku Sayang, Penghuluku Malang

Udah lama banget gak apdet blog.. ehehehe.. kebetulan ini tulisan lama bianget yang (ternyata) belum sempat di publish. Oke deh, mumpung masih anget, aku share deh yaa… hihih..

Ini respon SUBYEKTIF dari wacana yang kini berkembang mengenai permasalahan gratifikasi penghulu nikah..

Saya sebagai mahasiswa pada umumnya dan anak dari seorang penghulu (Kepala KUA) pada khususnya tergelitik untuk menulis sesuatu sebagai bentuk diskursus terhadap wacana yang kini marak berkembang berkaitan dengan profesi ayah saya. Oke, bagi yang belum tahu, sekarang ini sedang hangat-hangatnya masalah ‘amplop’ bagi penghulu nikah (atau yang lebih keren dikenal sebagai gratifikasi) dipermasalahkan karena dianggap sebagai hal yang ilegal/ melanggar hukum (bahkan ada yang mengatakannya sebagai ‘pungutan liar’). Memang, beberapa tahun terakhir ini, ‘bersih-bersih’ diberbagai kementrian sebagai bentuk efisiensi anggaran dan perwujudan good governance dan clean government membawa impact yang tidak kecil. Termasuk di kementrian agama, yang paling fenomenal dari kementrian yang seharusnya menjadi ‘oase’ ditengah padang gurun kerumitan dan keriwehan kementrian lainnya ini adalah dugaan adanya penyimpangan terhadap dana jamaah haji yang ditemukan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang diindikasikan mencapai puluhan triliun rupiah. Oke itu sampai saat ini masih menjadi polemik dan ICW, KPK serta PPATK terus menyelidiki masalah ini.

Kembali lagi ke masalah penghulu. Masalah yang berkembang adalah delik aduan beberapa pihak yang menyatakan bahwa biaya nikah sangat mahal dan cenderung memberatkan masyarakat. Menurut PP no 51 tahun 2000 jo PP no 47 tahun 2004 menyebutkan biaya nikah resmi yang akan menjadi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan wajib disetorkan pada negara adalah sebesar Rp 30.000. Biaya ini tentu bukan jumlah yang besar untuk ukuran pasangan yang hendak mengikat komitmen suci di hadapan manusia, negara dan Tuhan. Biaya pacaran aja gak bisa sehari 30.000, ya gak sih?. Dan, menurut Keputusan Menteri Agama no 477 tahun 2004 tentang Pecatatan Nikah, pada pasal 20 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA oleh Penghulu. Nah ini yang menjadi masalahnya, pada budaya kita (terutama orang jawa), pernikahan menjadi sebuah seremoni yang sangat sakral untuk diselenggarakan. Orang-orang bahkan rela menjual sebagian harta bendanya untuk membiayai pernikahan anak-anak mereka. Dan, tidak sedikit dari mereka (bahkan bwanyaak) yang menghendaki pernikahan yang ‘memorable’ ‘monumental’ ‘berkesan’ dan lain-lain.. Dan kalau menuruti pemerintah, yang memberi ketentuan peraturan untuk menikah di KUA, jelas bagi mereka itu sebuah bentuk pelanggaran terhadap sistem budaya masyarakat. Masyarakat menginginkan acara paling sakral tersebut diselenggarakan di tempat yang spesial pula, dan rumah mempelai adalah yang paling lumrah dipakai untuk mendokumentasikan aktivitas ke-akadnikah-an haha.. Ya, bagi orang Jawa, rumah memiliki filosofi yang sangat dalam. Lebih dari sekadar tempat bernaung, beristirahat, berteduh, berkumpul dan beraktivitas dengan keluarga. Rumah (atau wisma) bagi orang jawa adalah merupakan simbol harkat, martabat, kehormatan dan juga lambang kesempurnaan bagi seorang manusia. Itulah sebabnya, event penting bagi seorang anak adam di Jawa lebih banyak dilakukan di rumah, termasuk juga prosesi akad nikah dan resepsi pernikahan.

Nah ini dia masalahnya. Dalam ketentuan, akad nikah harusnya diselenggarakan di Kantor KUA, padahal permintaan untuk akad nikah diluar tidak mungkin dihindari, dan tentu saja.. masyarakat berhak menentukan. Dan ternyata dalam KMA no 477 tahun 2004 diatur mengenai hal tersebut. Dikatakan dalam pasal 20 ayat (2) “atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan Penghulu” Menurut banyak pihak, pasal ini tentu saja rancu. Di satu sisi biaya pernikahan yang ditetapkan 30.000 dengan ketentuan tempat menikah yakni di tempat yang telah disediakan di KUA, di sisi lain masyarakat menginginkan prosesi pernikahan dilaksanakan di tempat yang dikehendaki kedua mempelai, di hari libur pula (Sabtu-Minggu) dengan rela ‘memberi lebih’ kepada petugas nikah sebagai bentuk terima kasih.

Nah, see? sudah ada masalah disana. PP yang mengatur menenai penyelenggaraan nikahpun sangat ambigu. Dan sekarang, masalah ‘amplop’ ini dipermasalahkan. Saya tentu paham betul apa itu yang dinamakan korupsi, atau gratifikasi.. Gampangnya, gratifikasi adalah pemberian hadiah, bisa berupa apa aja.. Duit, diskon, parcel, perhiasan, tiket pesawat, fasilitas, dan lain lain. Sedangkan menurut UU 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU no 20 tahun 2001 pasal 12 B dikatakan bahwa yang disebut sebagai gratifikasi adalah : pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian ini jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari maka disebut KORUPSI. Oke mari kita telaah pelan-pelan. Ada beberapa unsur pokok dalam gratifikasi yakni : Pegawai Negeri (penyelenggara negara), menerima hadiah/ pemberian dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Pertama, mari kita lihat : memang yang namanya penghulu itu adalah abdi masyarakat (bukan abdi negara loh ya) dan wajib menyelenggarakan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Sangat berdosa bagi penghulu yang memberatkan niat suci dari masyarakat dengan sejumlah ‘pungutan’. Namun disini, saya agak gak tega ya kalo menyebut pemberian amplop sebagai sebuah pungutan. Secara saya benar-benar tahu (setidaknya dalam kasus Ayah saya) bahwa amplop bukanlah hal yang wajib diberikan kepada penghulu. Yang wajib dibayarkan adalah duit senilai 30.000 itu tadi, selebihnya (insya Allah, at least di Kabupaten Sleman) tidak ada ketentuan ‘keluarga mempelai harus memberi amplop kepada penghulu sebesar….’ yang kayak begitu gak ada kok Insya Allah… Keluarga mempelai biasanya yang memberikan secara ikhlas sebagai bentuk terimakasih untuk Pak Penghulu yang menikahkan keluarganya (di hari libur/ di luar jam kerja). Ya macam itulah. Logikanya ya : keluarga mempelai udah mengeluarkan duit berpuluh-puluh juta rupiah untuk seremoni nikahan, (mungkin) mereka gak enak kalau gak ngasih duit transport untuk penghulunya.. walaupun (pengalaman loh ya ini) isinya juga gak ada apa-apanya dibandingkan pengeluaran mereka untuk acara nikahan.. (palingan 20.000-100.000)

Kedua, kalo menurut saya pribadi sih ya.. yang namanya gratifikasi itu adalah suatu pemberian yang sebenernya gak pantes untuk diberikan pada orang tersebut. Nah pembaca bisa menilai sendiri deh. Kalau di sebuah kecamatan, penghulu itu cuma ada satu atau dua, kemudian mereka harus menikahkan di banyak tempat dihari libur/ diluar jam kerja, apa mereka gak pantas menerima pemberian dari masyarakat (yang juga tidak dipaksa memberi) yang nominalnya palingan 20.000 – 100.000 rupiah? agak miris ya, secara pemerintah kita gak kasih insentif untuk penghulu yang berdinas di luar jam kerja/ di hari libur. Sori deh ya, tapi ini bukan hanya masalah pengorbanan, tapi rasionalitas dan kemanusiaan juga. Pemerintah sama sekali gak memberi insentif (setidaknya untuk uang transport atau apapun) kepada penghulu yang keluar di jam kerja/ hari libur. Kecuali kalo itu tadi, semua pernikahan harus dilaksanakan pada jam kerja kantor dan ditempat yang sudah disediakan. Nah itu tuh, kalau seperti itu dan masih menerima amplop barulah bisa dikatakan gratifikasi, karena emang gak layak Penghulu nerima yang seperti itu..

Ketiga, Ridwan Saidi (babe) di TV One mengatakan bahwa ketika Ia menikahkan anaknya dulu ia harus membayar 20 juta kepada petugas KUA. Masya Allah.. kalau emang benar seperti yang dikatakan Babe, bukan korupsi namanya, tapi ZALIM itu. 20 juta mau dipake buat apa ituuhhh?? Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi dasar bergulirnya wacana ini. Tapi ya itu tadi, riset kayaknya cuma diadakan di Jakarta doang deh. Di kasus Ayah saya (dan temen-temennya Kepala KUA di kab.Sleman), gak pernah adalaaaahhh yang macam kayak gitu -____-” paling banter amplop itu isinya 100.000 sama bingkisan Parsley.. zz

Keempat, saya ingin cerita aja. Penghulu itu juga punya kehidupan loh selain menikahkan anak orang. Mereka juga punya keluarga, punya hobi, punya keinginan berkumpul dengan anak-istrinya dan pengen diem dirumah untuk sekadar merebahkan diri. Tapi there are no holiday in Saturday-Sunday for Penghulu. At least apa yang aku rasakan sebagai seorang anak penghulu yaa.. Sabtu-Minggu itu hari yang sibuk buat mereka, banyak sekali permintaan nikah di hari itu di tempat yang beda-beda, dan bahkan juga akad diluar kecamatan yang dipegangnya.. Sebagai abdi masyarakat tentunya Ayah saya juga gak bisa milih-milih dan menentukan harus gimana haru gimana buat keluarga mempelai, jadi ya manut aja gitu.. Nah jarak yang saling berjauhan + jam-jam yang seharusnya dipakai untuk berkumpul bersama keluarga dikorbankan untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Tapi disisi lain, tidak ada mekanisme substitusi untuk itu semua. Apalagi dalam kasus seperti ini ya, Ayah dan Ibu saya kebetulan LDR (Ibu di Madiun bersama adek yang paling kecil), sebagai seorang kepala keluarga dan suami yang baik, tentu Ayah saya pengen banget setiap minggu sekali pulang untuk nemuin anak-istrinya disana. Tapi hal itu seringkali dikorbankan karena hari Sabtu-Minggu Ia pakai untuk berdinas.

Jadi yaa.. bisa disimpulkan sendiri lah ya.. mungkin kalau penghulu2 di Jakarta kaya-kaya gitu karena emang ‘lahan basah’ disana yang bisa dijadikan sapi perah. Namun di kecamatan-kecamatan kecil di Kabupaten Sleman, jangan dong disamaratakan. Lagian gak semua KUA seperti itu juga kaan.. Lagian nih ya, setelah prosesi akad nikah, buku nikah itu langsung diberikan dari Penghulu ke mempelai tanpa ada penguluran waktu atau transaksi apapun. Jadi setelah buku nikah diserahkan, urusan antara penghulu-mempelai udah kelaaarr.. lar lar.. nah habis itu biasanya keluarga mempelai menyerahkan amplop gitu. Nah buat apa? buat uang transport dan tanda terima kasih aja, just it. Mempelai aja tau kalo Penghulu gak dikasih ongkos buat transport -_-” Nah seringkali juga nih ya (ini yang paling sering sebenernya), keluarga mempelai gak ngasih duit sepeserpuun. Ciyus ini. Dan Penghulu pun gak ada punya hak untuk mintak-mintak. Ciyus dah. Kadang dikasih roti atau makanan manten gitu, gak melulu amplop. Nah, kalau dikasih bungkusan nasi gitu, apa iya namanya gratifikasi? Njug perlu gitu dilaporin ke KPK?

Nah dari sedikit yang dijabarin diatas, saya sih gak ingin menyimpulkan apapun. Tapi polemik seperti ini juga harus segera diselesekan, jangan cuma menggulirkan wacana aja. Kasih solusi kongkrit donggg wooiii kementrian agama dan KPK -____-“. Seenggaknya ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk mengatasi hal ini : pertama Peraturan Pemerintah harus TEGAS ! masak iya ada pasal yang menyebutkan bahwa akad nikah wajib diadakan di KUA, dan pasal lain sebaliknya (boleh ditempat lain asal ada kesepakatan antara mempelai-penghulu), itu gimana siiihhh logikanyaa? kalo gak mau menimbulkan ambiguitas, ya pasal tersebut harus diperjelas ! biar gak menimbulan celah pemberian gratifikasi ! mempelai GAK BOLEH nikah kecuali hanya di jam kerja dan bertempat di KUA. gitu contohnya.. piye sih.. Kedua kesejahteraan para penghulu juga harus diperhatikan. Kalau memang gak memungkinkan untuk ‘memaksa’ masyarakat nikah di KUA dan mencegah adanya ‘gratifikasi’ ya harus jelas dong mekanisme penggantian ongkos transport dan ganti rugi dinas di luar jam dan hari kerja. Penghulu juga manusia meeennn..

Ini sekadar sharing aja ya.. pengalaman pribadi sebagai pengamat kepenghuluan di rumah. Hahaa.. Jadi kalau ada yang mau berbagi pengalaman, silahkan 😀