Penghuluku Sayang, Penghuluku Malang

Udah lama banget gak apdet blog.. ehehehe.. kebetulan ini tulisan lama bianget yang (ternyata) belum sempat di publish. Oke deh, mumpung masih anget, aku share deh yaa… hihih..

Ini respon SUBYEKTIF dari wacana yang kini berkembang mengenai permasalahan gratifikasi penghulu nikah..

Saya sebagai mahasiswa pada umumnya dan anak dari seorang penghulu (Kepala KUA) pada khususnya tergelitik untuk menulis sesuatu sebagai bentuk diskursus terhadap wacana yang kini marak berkembang berkaitan dengan profesi ayah saya. Oke, bagi yang belum tahu, sekarang ini sedang hangat-hangatnya masalah ‘amplop’ bagi penghulu nikah (atau yang lebih keren dikenal sebagai gratifikasi) dipermasalahkan karena dianggap sebagai hal yang ilegal/ melanggar hukum (bahkan ada yang mengatakannya sebagai ‘pungutan liar’). Memang, beberapa tahun terakhir ini, ‘bersih-bersih’ diberbagai kementrian sebagai bentuk efisiensi anggaran dan perwujudan good governance dan clean government membawa impact yang tidak kecil. Termasuk di kementrian agama, yang paling fenomenal dari kementrian yang seharusnya menjadi ‘oase’ ditengah padang gurun kerumitan dan keriwehan kementrian lainnya ini adalah dugaan adanya penyimpangan terhadap dana jamaah haji yang ditemukan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang diindikasikan mencapai puluhan triliun rupiah. Oke itu sampai saat ini masih menjadi polemik dan ICW, KPK serta PPATK terus menyelidiki masalah ini.

Kembali lagi ke masalah penghulu. Masalah yang berkembang adalah delik aduan beberapa pihak yang menyatakan bahwa biaya nikah sangat mahal dan cenderung memberatkan masyarakat. Menurut PP no 51 tahun 2000 jo PP no 47 tahun 2004 menyebutkan biaya nikah resmi yang akan menjadi PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan wajib disetorkan pada negara adalah sebesar Rp 30.000. Biaya ini tentu bukan jumlah yang besar untuk ukuran pasangan yang hendak mengikat komitmen suci di hadapan manusia, negara dan Tuhan. Biaya pacaran aja gak bisa sehari 30.000, ya gak sih?. Dan, menurut Keputusan Menteri Agama no 477 tahun 2004 tentang Pecatatan Nikah, pada pasal 20 disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA oleh Penghulu. Nah ini yang menjadi masalahnya, pada budaya kita (terutama orang jawa), pernikahan menjadi sebuah seremoni yang sangat sakral untuk diselenggarakan. Orang-orang bahkan rela menjual sebagian harta bendanya untuk membiayai pernikahan anak-anak mereka. Dan, tidak sedikit dari mereka (bahkan bwanyaak) yang menghendaki pernikahan yang ‘memorable’ ‘monumental’ ‘berkesan’ dan lain-lain.. Dan kalau menuruti pemerintah, yang memberi ketentuan peraturan untuk menikah di KUA, jelas bagi mereka itu sebuah bentuk pelanggaran terhadap sistem budaya masyarakat. Masyarakat menginginkan acara paling sakral tersebut diselenggarakan di tempat yang spesial pula, dan rumah mempelai adalah yang paling lumrah dipakai untuk mendokumentasikan aktivitas ke-akadnikah-an haha.. Ya, bagi orang Jawa, rumah memiliki filosofi yang sangat dalam. Lebih dari sekadar tempat bernaung, beristirahat, berteduh, berkumpul dan beraktivitas dengan keluarga. Rumah (atau wisma) bagi orang jawa adalah merupakan simbol harkat, martabat, kehormatan dan juga lambang kesempurnaan bagi seorang manusia. Itulah sebabnya, event penting bagi seorang anak adam di Jawa lebih banyak dilakukan di rumah, termasuk juga prosesi akad nikah dan resepsi pernikahan.

Nah ini dia masalahnya. Dalam ketentuan, akad nikah harusnya diselenggarakan di Kantor KUA, padahal permintaan untuk akad nikah diluar tidak mungkin dihindari, dan tentu saja.. masyarakat berhak menentukan. Dan ternyata dalam KMA no 477 tahun 2004 diatur mengenai hal tersebut. Dikatakan dalam pasal 20 ayat (2) “atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan Penghulu” Menurut banyak pihak, pasal ini tentu saja rancu. Di satu sisi biaya pernikahan yang ditetapkan 30.000 dengan ketentuan tempat menikah yakni di tempat yang telah disediakan di KUA, di sisi lain masyarakat menginginkan prosesi pernikahan dilaksanakan di tempat yang dikehendaki kedua mempelai, di hari libur pula (Sabtu-Minggu) dengan rela ‘memberi lebih’ kepada petugas nikah sebagai bentuk terima kasih.

Nah, see? sudah ada masalah disana. PP yang mengatur menenai penyelenggaraan nikahpun sangat ambigu. Dan sekarang, masalah ‘amplop’ ini dipermasalahkan. Saya tentu paham betul apa itu yang dinamakan korupsi, atau gratifikasi.. Gampangnya, gratifikasi adalah pemberian hadiah, bisa berupa apa aja.. Duit, diskon, parcel, perhiasan, tiket pesawat, fasilitas, dan lain lain. Sedangkan menurut UU 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU no 20 tahun 2001 pasal 12 B dikatakan bahwa yang disebut sebagai gratifikasi adalah : pemberian suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pemberian ini jika tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari maka disebut KORUPSI. Oke mari kita telaah pelan-pelan. Ada beberapa unsur pokok dalam gratifikasi yakni : Pegawai Negeri (penyelenggara negara), menerima hadiah/ pemberian dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Pertama, mari kita lihat : memang yang namanya penghulu itu adalah abdi masyarakat (bukan abdi negara loh ya) dan wajib menyelenggarakan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Sangat berdosa bagi penghulu yang memberatkan niat suci dari masyarakat dengan sejumlah ‘pungutan’. Namun disini, saya agak gak tega ya kalo menyebut pemberian amplop sebagai sebuah pungutan. Secara saya benar-benar tahu (setidaknya dalam kasus Ayah saya) bahwa amplop bukanlah hal yang wajib diberikan kepada penghulu. Yang wajib dibayarkan adalah duit senilai 30.000 itu tadi, selebihnya (insya Allah, at least di Kabupaten Sleman) tidak ada ketentuan ‘keluarga mempelai harus memberi amplop kepada penghulu sebesar….’ yang kayak begitu gak ada kok Insya Allah… Keluarga mempelai biasanya yang memberikan secara ikhlas sebagai bentuk terimakasih untuk Pak Penghulu yang menikahkan keluarganya (di hari libur/ di luar jam kerja). Ya macam itulah. Logikanya ya : keluarga mempelai udah mengeluarkan duit berpuluh-puluh juta rupiah untuk seremoni nikahan, (mungkin) mereka gak enak kalau gak ngasih duit transport untuk penghulunya.. walaupun (pengalaman loh ya ini) isinya juga gak ada apa-apanya dibandingkan pengeluaran mereka untuk acara nikahan.. (palingan 20.000-100.000)

Kedua, kalo menurut saya pribadi sih ya.. yang namanya gratifikasi itu adalah suatu pemberian yang sebenernya gak pantes untuk diberikan pada orang tersebut. Nah pembaca bisa menilai sendiri deh. Kalau di sebuah kecamatan, penghulu itu cuma ada satu atau dua, kemudian mereka harus menikahkan di banyak tempat dihari libur/ diluar jam kerja, apa mereka gak pantas menerima pemberian dari masyarakat (yang juga tidak dipaksa memberi) yang nominalnya palingan 20.000 – 100.000 rupiah? agak miris ya, secara pemerintah kita gak kasih insentif untuk penghulu yang berdinas di luar jam kerja/ di hari libur. Sori deh ya, tapi ini bukan hanya masalah pengorbanan, tapi rasionalitas dan kemanusiaan juga. Pemerintah sama sekali gak memberi insentif (setidaknya untuk uang transport atau apapun) kepada penghulu yang keluar di jam kerja/ hari libur. Kecuali kalo itu tadi, semua pernikahan harus dilaksanakan pada jam kerja kantor dan ditempat yang sudah disediakan. Nah itu tuh, kalau seperti itu dan masih menerima amplop barulah bisa dikatakan gratifikasi, karena emang gak layak Penghulu nerima yang seperti itu..

Ketiga, Ridwan Saidi (babe) di TV One mengatakan bahwa ketika Ia menikahkan anaknya dulu ia harus membayar 20 juta kepada petugas KUA. Masya Allah.. kalau emang benar seperti yang dikatakan Babe, bukan korupsi namanya, tapi ZALIM itu. 20 juta mau dipake buat apa ituuhhh?? Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi dasar bergulirnya wacana ini. Tapi ya itu tadi, riset kayaknya cuma diadakan di Jakarta doang deh. Di kasus Ayah saya (dan temen-temennya Kepala KUA di kab.Sleman), gak pernah adalaaaahhh yang macam kayak gitu -____-” paling banter amplop itu isinya 100.000 sama bingkisan Parsley.. zz

Keempat, saya ingin cerita aja. Penghulu itu juga punya kehidupan loh selain menikahkan anak orang. Mereka juga punya keluarga, punya hobi, punya keinginan berkumpul dengan anak-istrinya dan pengen diem dirumah untuk sekadar merebahkan diri. Tapi there are no holiday in Saturday-Sunday for Penghulu. At least apa yang aku rasakan sebagai seorang anak penghulu yaa.. Sabtu-Minggu itu hari yang sibuk buat mereka, banyak sekali permintaan nikah di hari itu di tempat yang beda-beda, dan bahkan juga akad diluar kecamatan yang dipegangnya.. Sebagai abdi masyarakat tentunya Ayah saya juga gak bisa milih-milih dan menentukan harus gimana haru gimana buat keluarga mempelai, jadi ya manut aja gitu.. Nah jarak yang saling berjauhan + jam-jam yang seharusnya dipakai untuk berkumpul bersama keluarga dikorbankan untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Tapi disisi lain, tidak ada mekanisme substitusi untuk itu semua. Apalagi dalam kasus seperti ini ya, Ayah dan Ibu saya kebetulan LDR (Ibu di Madiun bersama adek yang paling kecil), sebagai seorang kepala keluarga dan suami yang baik, tentu Ayah saya pengen banget setiap minggu sekali pulang untuk nemuin anak-istrinya disana. Tapi hal itu seringkali dikorbankan karena hari Sabtu-Minggu Ia pakai untuk berdinas.

Jadi yaa.. bisa disimpulkan sendiri lah ya.. mungkin kalau penghulu2 di Jakarta kaya-kaya gitu karena emang ‘lahan basah’ disana yang bisa dijadikan sapi perah. Namun di kecamatan-kecamatan kecil di Kabupaten Sleman, jangan dong disamaratakan. Lagian gak semua KUA seperti itu juga kaan.. Lagian nih ya, setelah prosesi akad nikah, buku nikah itu langsung diberikan dari Penghulu ke mempelai tanpa ada penguluran waktu atau transaksi apapun. Jadi setelah buku nikah diserahkan, urusan antara penghulu-mempelai udah kelaaarr.. lar lar.. nah habis itu biasanya keluarga mempelai menyerahkan amplop gitu. Nah buat apa? buat uang transport dan tanda terima kasih aja, just it. Mempelai aja tau kalo Penghulu gak dikasih ongkos buat transport -_-” Nah seringkali juga nih ya (ini yang paling sering sebenernya), keluarga mempelai gak ngasih duit sepeserpuun. Ciyus ini. Dan Penghulu pun gak ada punya hak untuk mintak-mintak. Ciyus dah. Kadang dikasih roti atau makanan manten gitu, gak melulu amplop. Nah, kalau dikasih bungkusan nasi gitu, apa iya namanya gratifikasi? Njug perlu gitu dilaporin ke KPK?

Nah dari sedikit yang dijabarin diatas, saya sih gak ingin menyimpulkan apapun. Tapi polemik seperti ini juga harus segera diselesekan, jangan cuma menggulirkan wacana aja. Kasih solusi kongkrit donggg wooiii kementrian agama dan KPK -____-“. Seenggaknya ada beberapa hal yang harus dibenahi untuk mengatasi hal ini : pertama Peraturan Pemerintah harus TEGAS ! masak iya ada pasal yang menyebutkan bahwa akad nikah wajib diadakan di KUA, dan pasal lain sebaliknya (boleh ditempat lain asal ada kesepakatan antara mempelai-penghulu), itu gimana siiihhh logikanyaa? kalo gak mau menimbulkan ambiguitas, ya pasal tersebut harus diperjelas ! biar gak menimbulan celah pemberian gratifikasi ! mempelai GAK BOLEH nikah kecuali hanya di jam kerja dan bertempat di KUA. gitu contohnya.. piye sih.. Kedua kesejahteraan para penghulu juga harus diperhatikan. Kalau memang gak memungkinkan untuk ‘memaksa’ masyarakat nikah di KUA dan mencegah adanya ‘gratifikasi’ ya harus jelas dong mekanisme penggantian ongkos transport dan ganti rugi dinas di luar jam dan hari kerja. Penghulu juga manusia meeennn..

Ini sekadar sharing aja ya.. pengalaman pribadi sebagai pengamat kepenghuluan di rumah. Hahaa.. Jadi kalau ada yang mau berbagi pengalaman, silahkan 😀

Advertisements

One thought on “Penghuluku Sayang, Penghuluku Malang

  1. Sebenarnya bukan cuma masalah gratifikasi. Kalau cuma gratifikasi mungkin masyarakat masih bisa maklum, mungkin saja hadiah yang dianggap sebagai gratifikasi diberikan dengan ikhlas. Tapi pemberian dari pihak mempelai dengan dipatok sekian ratus ribu atau malah jutaan, ini bukan gratifikasi lagi namun disebut dengan pungutan liar. Belum pernah saya menddengar orang yang menikah hanya dimintai biaya Rp 30 ribu. Kalau dimintai hanya Rp 30 ribu dan dengan sukarela pihak mempelai memberikan hadiah, menurut saya hakim mesti memaafkan penghulu yang jujur hanya meminta bayaran sesuai dengan aturan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s