UNAS : Ujian Naas…

Wah udah lama banget gak ngeblog dan ngeposting sesuatu ditempat sampah pribadi ini. Hehe.. Bagi yang kangen sama saya dan bingung kemana aja selama ini.. sebenernya saya gak kemana-mana, masih aktif di media sosial juga, tapi emang dengan kondisi yang bener-bener gak fit beberapa bulan ini. Bukan apa-apa, ini cuma karena satu hal : Skripsik. Yoi, skripsi udah mengubah segalanya #hahaa

Sumpah, seumur-umur saya sekolah dan menuntut ilmu dari TK sampe umur segini ini, baru kali ini merasakan yang namanya ‘kegalauan akademis’ (saya menyebutnya). Entah kenapa, gak ada spirit sama sekali buat ngerjainnya, sekalinya ada semangat, kok yo gak pernah konek gitu loh sama Bapak DPS yang terhormat… Ya begitulah, kegalauan ini.. jangan sampai berubah jadi kegilaan.. Nikmati aja prosesnya,, (kata orang-orang) #enakyangomongdoang

Daaan ternyata kegalauan akademis ini tidak dialami mahasiswa tingkat akhir seperti saya dan beberapa rekan, tapi juga adek-adek kami kelas 3 SMA. Maklum, mereka sekarang lagi pada UAN (Ujian Akhir Nasional) yang notabene menjadi satu-satunya penanda kematian atau kehidupan yang baru buat masa depan mereka. Dan seperti yang sudah-sudah penyelenggaraan UAN terus menjadi perdebatan di banyak kalangan. Saya masih ingat, keputusan Mahkamah Konstitusi (tahun 2010 kalau gak salah) yang memutuskan pemerintah untuk tidak memaksakan UAN untuk anak-anak sampe kementrian bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

UNAS yang Wagu 

Penyelenggaraan UAN tahun ini naas banget, soal yang seharusnya sudah terdistribusi merata di seluruh wilayah Indonesia per tanggal 15 April 2013 (jadwal hari pertama penyelenggaraan UAN SMA) justru mengalami banyak kendala yang –ohmegot, gilak banget- berakibat sangat fatal. UAN diundur! hebaat, baru kali ini ada kejadian kayak gini. Distribusi yang belum merata ini disebabkan karena salah satu perusahaan pemenang tender yang harusnya mendistribusikan soal ke 11 provinsi di Indonesia gagal memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan (wanprestasi). INI MASALAH SERIUS WOOI !

Akibat dari keterlambatan itu, ke 11 provinsi yang menjadi ‘korban’ ke-oonan PT Ghalia Printing tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional serentak bersama provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, dan baru memulainya pada hari (kalau gak salah) Kamis kemarin. Ini sih namanya UREG (Ujian Regional) -__-

Gak ada yang mau disalahkan pada kasus seserius ini. Tempo (16 April 2013), dalam berita utamanya menyatakan, Hamzah Lukman (Dirut PT Ghalia Printing) mengatakan bahwa perusahaannya kesulitan melakukan pekerjaan pencetakan naskah soal karena jumlah naskahnya lebih banyak dan bervariasi, dan mengalami kesulitan menyangkut cara memasukkan bahan ujian ke dalam boks yang sesuai dengan kategori sekolah, Ia juga mengeluhkan keterbatasan sumber daya manusia untuk mengerjakan proyek ini (Tempo, PT Ghalia Dinilai Tidak Kompeten). Coba saudara-saudara pembaca, bagaimana tanggapan anda dengan pernyataan demikian? Mengenaskan sekali ya? *speechless* *tarik nafas*

HAHA kok ya bisa-bisanya gitu loh, terus kalau dia nya udah ngomong demikian, apakah kita sebagai rakyat jelata akar rumput ini bisa maklum dengan kondisi demikian? *oh yaudah deh pak, gapapa kita maklum kok, namanya juga orang Indonesia, kadang emang gak konsisten. Santai aja kali pak* gitu? Woi, ini proyek yang memakai uang Negara senilai 120,4 miliar! uang kita kita juga itu coy. Dan alokasi ke PT Ghalia itu senilai kurang lebih 22,5 miliar rupiah, dan ternyata mereka melakukan wanprestasi. Kebangetan. Yang lebih kebangetan adalah : para siswa yang tak tahu apa-apalah yang jadi korbannya.

Mari kita tengok deh, ini bener-bener janggal se janggal-janggalnya. Dan mungkin saudara pembaca udah bisa menebak kan ya, proyek segede ini pasti ada kongkalikong dibelakangnya (alias korupsi). Bagaimana bisa Kemendikbud memilih PT Ghalia Printing sebagai pemenang tender? Perusahaan ini terbukti masih sangat newbie untuk urusan pendistribusian soal-soal ujian ke wilayah timur Indonesia. Tahun lalu saja perusahaan ini hanya diserahi untuk mencetak soal untuk wilayah Bali saja, dan sekarang tahu-tahu diserahi amanah untuk mendistribusikan soal ke 11 provinsi, dengan anggaran yang sebenernya jauh lebih  besar (PT Jasuindo 21,2 miliar, PT Balebat 21,6 miliar, PT Aneka Ilmu 17,1 miliar –Tempo, 16 April 2013). Apa iya untuk proyek sebesar ini Kemendikbud asal coba-coba aja pada perusahaan yang track record kompetensinya masih dipertanyakan? Ya jelas tidak. Apalagi kalau bukan karena tender ini sudah ‘diatur siapa pemenenangnya’.

Kemarin sempat ngobrol dengan teman, dan dia berbagi cerita. Udah bukan rahasia lagi lah, kalau setiap proyek yang menggunakan pagu anggaran yang besar itu pasti tidak pernah bebas dari korupsi (yang tentunya melibatkan banyak pihak), dalam hal ini (nek menurutku sih pasti) pejabat yang bertanggung jawab terhadap naskah ujian (pihak Kemendikbud), Banggar DPR dan juga yang pasti perusahaan yang udah ngecim untuk dikasih proyek tersebut. Biasanya untuk proyek pengadaan naskah seperti ini, pemenang tender itu sudah ditentukan duluan, tentu saja perusahaan harus ngasih ‘jatah’ kepada oknum pemerintah dan oknum banggar yang mengetok dan meloloskan anggaran. Sedangkan perusahaan pemenang tender sendiri, kalau dia yang mengerjakan proyek nya sendiri tentu nya nanti jatuhnya rugi/ untungnya sedikit, jadi mereka menyerahkan proyek tersebut pada perusahaan-perusahaan kecil untuk dikerjakan. Jadi perusahaan pemenang tender hanya mengerjakan sebagian dari proyek tersebut (atau tidak mengerjakan proyek sama sekali) dan sisanya (atau semuanya) diserahkan pada perusahaan-perusahaan baru yang masih kecil-kecil (tentunya dengan ongkos yang sangat kecil). Jadi, keuntungan bisa dinikmati perusahaan dalam jumlah besar, oknum pemerintah dan DPR juga dapat jatah, disisi lain perusahaan kecil pun juga ikutan senang karena dapet proyek (walaupun duitnya dikit). See? semuanya senang..

Mungkin sebelas dua belas dengan logika diatas, kasus keterlambatan naskah UAN ini serupa juga. Pembaca yang terhomat yang bisa menyimpulkan sendiri lah ya… *wes kesel ngetik* hahaaa

Berdampak Sistemik

Hadeh, emang Cuma bailout century yang berdampak sistemik aja? Masalah ini berdampak guedee loh. Yo liat satu-satu secara singkat deh. Pertama, tidak serempaknya penyelenggaraan UAN ini tentu saja membuka peluang kebocoran kunci jawaban. Lah piye yo, wong UAN bareng we kunci jawaban wes do bocor ningendi-ngendi kok le. Lah apalagi ini, keterlambatan dua hari ini tentu saja membuka peluang yang lebih besar pada oknum pembocor UAN. Ya begitu deh… Kedua, yang paling kasian tentu saja anak-anak SMA yang sudah mempersiapkan diri dan mentalnya untuk menghadapi UAN di hari senin tanggal 15. Secara psikologis, mereka udah siap mental tuh garap soal di hari senen, ealah tapi ternyata karena kasus ini mereka harus menunda mengerjakan soal sampe beberapa hari kedepan. Dan mungkin nantinya hasilnya tidak akan sama, karena alam bawah sadar mereka sebenernya udah dari lama dan jauh-jauh hari bikin persiapan di hari H, dan karena diundur ya jelas aja mentalnya njeglek. Bekal mental yang jauh-jauh hari mereka persiapkan sia-sia tu. Pengunduran jadwal ini bukannya bikin persiapan mereka lebih matang, tapi justru bikin mereka jadi tambah males dan menjadi semakin terbebani.. *pukpuk kimcil SMA*. Last but not least, sebenernya Ujian Nasional sendiri (tanpa adanya kasus ini) sudah menjadi masalah. Saya gak asal bicara ini, keputusan MK udah membuktikannya.

UAN itu sebenernya gunanya buat apa sih? bingung saya… kalau pemerintah bermaksud meningkatkan mutu anak-anak didik, kayaknya salah fokus deh ya. Secara, kualitas pendidikan antara satu daerah dengan daerah lain –bujubuneng- bedaaaa bianget. Masih njomplang gitu loh. Jangankan membandingkan Indonesia bagian barat dan timur, lah wong di satu provinsi aja kualitas pendidikan masih njomplang kok. Kayak gitu mau disamaratakan? Oh PLIS, how naïve they are. Hey pemerintaaahh,,, *speechless* mbok yo itu loh, itu tu.. anggaran pendidikan yang katanya 20%, disalurin dulu yang bener daaaaahh… perbaikin dulu sistem pendidikan, lah wong yo bikin kurikulum we labil kok. Kelarin dulu sertifikasi guru itu, perbaiki infrastruktur di sekolah-sekolah di Indonesia timur. Baru kalau udah bisa itu semua, terserah deh mau ngadain ujian nasional kek, ujian regional kek, ujian hidup ato apalah gitu.. yang pasti, kalo untuk saat ini saya rasa temen-temen kimcil di seluruh Indonesia belum pada siap deh kalo harus disamaratakan pake standar nasional *self opinion*.

Justru banyak kasus yang memperlihatkan bahwa UAN itu justru bikin konsep ‘pendidikan’ secara filosofis tidak tercapai, atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai ‘pendidikan’ itu sendiri. Lah coba deh liat, musim UAN itu yaa,, aduh piye yo.. kacau deh. Banyak yang kemudian nekat minum racun, gantung diri atau –minimal- setres berat lah, bahkan tadi pagi aku liat tipi ada tu yang baru ngerjain UAN njut tiba-tiba kesurupan gitu. Hoaahh.. K *pukpuk lagi kimcil-kimcil*. Belum lagi saking besarnya dampak UAN terhadap kehidupan mereka, membuat anak-anak menjadi inferior dan gak pede-an. Mereka yang gak mau ambil resiko untuk gagal di Ujian Nasional lantas menghimpun segala cara untuk bisa lolos dari maut. Menghalalkan berbagai cara-cara ketidakjujuran untuk dapetin kunci jawaban. Nah itu nah.. piye jal nek ngono? Udah bukan rahasia lagi lah, tiap-tiap sekolah pasti ada semacam perhimpunan siswa-siswi (entah gerakan bawah tenah atau udah terang-terangan) yang kemudian menghimpun kekuatan (dana) untuk dapet akses ke kunci jawaban. Bahkan banyak juga oknum guru yang terlibat atau bahkan jadi koordinatornya. Ya itu tadi, untuk menyelamatkan siswa-siswi mereka dari kegagalan UAN dan sekaligus menyelamatkan akreditasi sekolah mereka.. Apa yang seperti itu yang diharapkan dari esensi pendidikan? Ini saya gak asal ngomong ya, pengalaman dulu kira2 beberapa belas tahun yang lalu ketika saya juga menghadapi UAN (haha bohong deng, baru taun lalu saya UAN :3) waktu itu temen-temen saya banyak yang mengajak saya untuk ikutan ‘iuran’ untuk dapetin kunci jawaban via sms. Jadi mekanismenya kira2 gini (kalau gak salah inget ya hehe). Temen-temen pada iuran beberapa puluh ribu gitu (tiap-tiap kelas ada koordinatornya) yang kemudian diserahkan sama koordinator utama (ya temen juga itu) untuk kemudian dana itu disalurkan ke oknum yang (mengaku) punya kunci jawabannya. Waktu itu temen-temen yang udah ikutan iuran disuruh nyetor nomer hape baru untuk kemudian besok waktu UAN di forward in jawaban-jawaban via sms. Hmm begitu kalau gak salah..  Karena saya gak berminat (dan gak ada duit pastinya) jadi saya gak ikut-ikutan yang begituan, tapi temen-temen sekelas hampir separuhnya ada kali yang ikutan nyetor duit untuk dapetin kunci jawaban via sms. Kalaupun gak lewat sms, kami semua dulu sepakat (semacam di briefing, ato cuci otak gitu haha) untuk gak pelit-pelit ngasih tahu jawaban ke temen-temen. Ya saling contek mencontek gitu. Padahal (gak sombong loh ya) saya anti bianget tu sama yang begituan, tapi ya gimana ya, karena itu semacam peraturan tidak tertulis gitu, ya gak enak juga kalo gak ngasih tau jawaban ke temen..

Kejujuran yang seharusnya menjadi punggawa dalam pendidikan di nomersekiankan, hanya untuk apa? untuk mencapai hasil kuantitatif semu : LULUS. Bahkan temen saya anak IPA, satu-satunya yang tidak lulus di SMA, dia bersikeras untuk tidak mencontek pada saat UAN, dan itu.. dia gak lulus. Sungguh menyesakkan. Bagaimana mungkin kita membangun bangsa yang besar jika bahan bakarnya saja pemuda-pemuda (yang secara sistematis dibentuk) pragmatis dan mendewakan kebohongan? Semoga Ki Hajar Dewantara tenang di kuburnya, Amiinn..

Pemuda dan Kualitas Sistem Pendidikan

 Pemuda dan Gambaran Harapan 

Dinamika perjalanan bangsa ini telah sampai pada titik yang meyakinkan bahwa Indonesia dapat menjadi negara besar seperti sekarang salah satu penyebabnya karena kontribusi pemuda antar generasi yang mendedikasikan jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa. Pemuda dan peranannya sudah tidak diragukan telah menjadi cat dalam kanvas luas bernama Nusantara. Cat yang senantiasa menorehkan warna dan goresan membentuk sebuah masterpiece, mahakarya diatas kanvas itulah yang kini disebut sebagai Indonesia. Ya, tak berlebihan kiranya karena peranan pemuda di Indonesia selama ini memang menentukan arah dan haluan bangsa sekaligus mencerminkan jati diri negara. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Dr. Soetomo, Dr. Wahidin Soedirohusodo dan kawan-kawannya dari STOVIA telah menggerakkan semangat pemuda melalui pergerakan modern yang berasaskan konsensus dan pendidikan sebagai cara untuk merebut kemerdekaan. Melalui Boedi Oetomo, perjuangan itu dilakukan. Hingga lahir organisasi-organisasi serupa yang tak lagi mengandalkan fisik dan otot untuk melawan penjajah, melainkan melalui aspek-aspek lain seperti pendidikan. Lahirnya persyarikatan Muhammadiyah yang dipelopori KH. Ahmad Dahlan dan Organisasi Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara adalah sedikit dari organisasi pergerakan yang meletakkan dasar perjuangan melawan penjajah melalui media pendidikan.

1908, 1928, 1945 dan 1998 adalah tahunnya para pemuda Indonesia. Perjuangan pergerakan pemuda Indonesia yang membuat bangsa ini menjadi lebih dewasa. Keran kebebasan dibuka selebar-lebarnya pasca pergerakan pemuda reformasi 1998. Kungkungan orde baru yang telah mengkebiri hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat berhasil dirobohkan, perbaikan di segala bidang telah berhasil dilakukan. Sistem birokrasi yang (sudah lumayan) melayani, keterbukaan (atau kevulgaran) media yang jor-joran, pemilihan pemimpin secara langsung (mulai dari tingkat kecamatan sampai pada pemilihan RI 1) hanyalah segilintir aspek yang berhasil diperbaiki setelah dimandulkan oleh rezim orde baru. Namun, bagaimana dengan pendidikan? Apakah pendidikan di Indonesia lebih baik dari yang lalu-lalu? Akankah serakan semangat KH Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara masih tersisa hingga kini?

Pandangan Awam Perihal Sistem Pendidikan

Pendidikan adalah cara yang paling elegan sebagai media merawat Indonesia. Dengannya, akan tercipta SDM yang unggul untuk membentuk generasi pengisi kemerdekaan. Dan, pemuda adalah salah satu indikator keberhasilan/ kegagalan dari pendidikan itu sendiri. Prestasi anak muda di bidang pendidikan tidaklah sedikit. Di level internasional, segala jenis kompetisi dari berbagai tingkat satuan pendidikan (sekolah menengah, atas maupun perguruan tinggi) dan di segala bidang ilmu mulai dari Ilmu Pengetahuan Alam, teknologi, robotic, hingga kesenian dan budaya. Tidak dapat dipungkiri prestasi itu memperlihatkan keberhasilan dari produk pendidikan itu sendiri. Namun, seperti sebuah antithesis, wajah pendidikan di Indonesia ini juga memperlihatkan borok nya. Hal ini terlihat dari masih timpangnya pendidikan di kota dan daerah. Ketimpangan ini berimplikasi pada kualitas SDM daerah yang tidak mampu mengimbangi SDM di kota, efeknya fenomena urbanisasi tidak terbendung, kesenjangan ekonomi daerah-kota, Jawa-luar Jawa dll. Lainnya, pendidikan yang seharusnya dapat menjembatani kepentingan siswa untuk mengapresiasi diri justru menjadi ‘pemberat’ kehidupan siswa itu sendiri. Hal ini terlihat dari sistem pendidikan yang hingga kini masih belum dapat membebaskan siswa dari belenggu kebodohan. Apakah sistem yang mengukur pintar-bodohnya siswa dari hasil UNAS itu membebaskan? Apakah sistem ujian hafalan dan multiple choice –tidak dengan sistem esei yang mampu mengukur kedalaman pemahaman siswa- itu dapat membuat siswa menjadi kreatif? Apakah menyamaratakan kualitas pendidikan di setiap daerah itu bijak? Menurut saya, jawaban dari seluruh pertanyaan itu adalah : TIDAK. Lainnya lagi, pendidikan (yang selama ini diasosiasikan sebagai sekolah) belum mampu membuat anak didik menjadi seorang yang jiwanya terbebaskan. Hakikat pendidikan menurut Freire adalah upaya tersistematisasi yang akan memberikan penyadaran bagi anak didik terhadap realitas sosial di sekitarnya. Namun apakah pendidikan (sekolah) kita demikian? Mungkin ada, namun tidak banyak. Lebih banyak sekolah yang hanya menjadi beban bagi siswanya, dengan kurikulum yang mengharuskan siswa mempelajari banyak pelajaran (yang kadang tidak masuk akal. Di pelajaran kelas 4 SD, sudah harus mempelajari mengenai UU otonomi daerah), belum lagi tuntutan KKM (Kriteria Kelulusan Minimal) yang tinggi yang menuntut para siswa belajar lebih keras (dari yang seharusnya). Masalah lainnya, pendidikan di Indonesia sepertinya belum menjadi prioritas dalam pembangunan, walaupun undang-undang kita mengamanatkan bahwa pemerintah harus membebaskan biaya untuk tingkatan sekolah dasar, dan menyalurkan 20% dari total APBN untuk pendidikan, namun nyatanya fenomena pungutan di berbagai sekolah dengan berbagai dalih (study wisata, les tambahan, pembangunan gedung, uang seragam dll) masih dapat dengan mudah ditemui. Bahkan untuk pendidikan dasar, Indonesia hanya menginventasikan 3% pendapatan perkapita pertahun per anak, bandingkan dengan Australia, China, Jepang, Thailand yang berkisar antara 15%-22% pertahun (sumber : www.uis.unesco.org dalam Kopi Merah Putih, 2009:13).

Hasilnya?

Bagi sebagian orang, mungkin sistem pendidikan yang begini akan lebih menguntungkan, terutama bagi para orang tua yang berduit. Dengan biaya jor-joran yang dikeluarkan untuk anak-anaknya, anak-anak akan lebih sibuk diluar rumah untuk belajar, belajar dan belajar. Dan hasilnya? Mungkin mereka nantinya akan dapat meneruskan ke sekolah/ perguruan tinggi yang favorit. Namun apakah itu dapat menjamin bahwa anak-anak menjadi sesorang yang peka dan sensitive terhadap realitas di sekitarnya? Mungkin tidak, karena dengan sistem demikian, mereka justru diajari untuk menjadi kultus individu yang pragmatis.

Dan, hasil pendidikan yang pragmatis ini menghasilkan individu dengan emosi yang tidak stabil. Fenomena tawuran yang berujung pada berjatuhannya korban jiwa di beberapa universitas terkemuka di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum dapat menjadi solusi bagi para pemuda Indonesia untuk mengekspresikan dirinya. Belum lagi gaya hidup hedonism para pelajar dan mahasiswa yang sudah diatas batas kenormalan.

Kalau sudah begini apakah sistem pendidikan yang sekarang masih bisa dipertahankan? Apakah yang begini yang akan menciptakan generasi penerus bangsa yang masih setia dengan sumpah mengisi kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945? Apakah yang begini yang akan membuat pemuda Indonesia ‘sadar’ akan hakikatnya sebagai agen pembangunan bangsa?

*just my self opinion #IDBerkibar

Refleksi Wajah Pendidikan Indonesia di Daerah : Sebuah Otokritik Sistem Pendidikan Sekarang

“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri”(John Dewey)

“Mendidik adalah memimpin” (Hatta, dalam Baswedan, 2012 RoadshowIMJogja)

“Apa ibukota Sulawesi Selatan, Asrul?”

“Sinjaiiiii kaaakkk”

“Kalau.. ibukota negara kita, Indonesia?”

“emm.. (berpikir).. Kartini Kaaakk!”

Itu salah satu pertanyaan yang pernah saya lemparkan kepada anak kelas V SD di SD Negeri 076 Pusanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi sebagian anak, tentu tidaklah sulit menjawab pertanyaan semacam itu. Namun bagi mereka yang akses informasi dan pendidikannya terbatas, tentu bukan hal yang mudah menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan sederhana sejenis itu.  Saya saja sempat bingung : Kartini? apa maksudnya ibukota Indonesia adalah Kartini? ketika saya tanyakan lebih lanjut, ternyata mereka terinspirasi dari nyanyian “Ibu Kita Kartini..” yang mereka hafal.

Pengetahuan itu Jauh (?)

Bagi sebagian besar anak usia SD kelas 4 keatas, menjawab dengan tepat mengenai soal seperti ibukota negara, kepala negara dan bahkan UU otonomi daerah merupakan sebuah kewajaran, karena anak-anak SD di perkotaan mendapatkan akses informasi tidak terbatas dari lingkungannya. Dari guru-gurunya, tuntutan dari kepala Dinas Pendidikannya dan bahkan dari orang tua serta kecanggihan internet di gadget nya. Namun bagi sebagian besar anak-anak lainnya, yang tinggal jauh dari peradaban, di pedalaman hutan, di ketinggian gunung, di pesisir laut, di pulau-pulau terpencil di timur dan barat pulau Jawa, mendapatkan pengetahuan umum mengenai calistung (baca tulis dan berhitung) saja sudah merupakan anugerah. Boro-boro hafal pancasila, membedakan huruf U dan N saja susah, jangan berharap pelajaran aljabar apalagi logaritma, menghitung sampe dua puluh saja banyak yang kacau. Bagi mereka, ilmu pengetahuan lebih seperti utopia semu yang hanya bisa diraih dalam mimpi. Ilmu pengetahuan jauh, peradaban jauh. Namun terlepas dari itu semua, jangan salah, semangat belajar anak-anak pedalaman bisa dikatakan jauh lebih murni dan lebih kuat dibandingkan semangat belajar para siswa di sekolah perkotaan. Mereka tak kenal hujan, panas sekalipun kabut dan badai. Mereka tak tahu apa itu jauh, capai, lelah dan titian sungai yang deras. Semangat belajar mereka menggelora, antusiasme yang diiringi kenekatan berangkat sekolah tiap pagi dari jarak yang teramat jauh, motivasi mengenal ilmu dan kemajuan. Tidak pernah kalah dan tidak pernah tertandingi dengan anak-anak lainnya yang tinggal di dekat keramaian fasilitas.

“Nanti kita belajar apa ki kakak?” pertanyaan berulang-ulang yang selalu ditanyakan oleh anak-anak yang berbeda setiap pagi. Belajar apapun, untuk mereka semua informasi adalah baru. Ya, sekolah di pelosok dalam negeri ini, berjarak teramat jauh dibandingkan sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya. Kita jangan terkecoh dengan glamornya ibukota, majunya teknologi kekinian, tingginya apartemen-apartemen di tengah kota atau mewahnya gedung-gedung sekolah Jakarta, karena sejatinya bukan itulah wajah Indonesia secara hakiki. Wajah Indonesia adalah di pelosok hutan Kalimantan, di pinggiran perbatasan negeri, di gunung-gunung tinggi Papua yang jauh akan akses informasi, sinyal hape apalagi teknologi.

Ya, pendidikan adalah salah satu aspek yang hingga saat ini masih sangat berjarak antara Jawa-luar Jawa. Walaupun pendidikan merupakan amanat UUD yang –saking krusialnya- tertuang di preambule naskah konstitusi, namun hingga 67 tahun Indonesia merdeka saat ini pendidikan merata baru sekadar wacana diatas kertas. Paradigma pembangunanisme (developmentalism) yang dianut rezim orde baru justru menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar antara pulau Jawa dan luar Jawa. Kontribusi rezim orde baru di bidang pendidikan yang hingga sekarang mungkin masih bisa dilihat adalah pendirian sekolah-sekolah inpres (instruksi presiden). Namun apa gunanya gedung sekolah tanpa seorang pendidik? Sama halnya seperti sebuah lentera tanpa gugusan cahaya.

Pengalaman mengajar di pedalaman Sulawesi Selatan, Desa Barania bukanlah sebuah pengalaman yang teramat menyayat hati, masih banyak daerah-daerah yang jauh lebih menyesakkan. Namun pada hakikatnya anak-anak yang berada di pedalaman memiliki kebutuhan yang sama untuk pendidikan, kebutuhan yang tidak lebih berlebihan daripada anak-anak kota yang hidup di Jawa. Kebutuhan untuk didekatkan pada informasi, didekatkan pada pengetahuan, pada peradaban.

Hakikat Pendidikan

Itu sedikit refleksi wajah pendidikan tanah air yang sesungguhnya. Pendidikan dalam konteks pedagogik kontemporer menurut Paulo Freire bukan hanya investasi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bermasa depan cerah, melainkan lebih dari itu yakni pendidikan sebagai proses penyadaran yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk membuat manusia memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya. Merujuk pada konsep dasar itulah harusnya pendidikan dimaknai. Pendidikan bukan merupakan media legitimasi kekuasaan dan status quo seperti saat orde baru terjadi, pendidikan tidak juga harus saklek dimaknai sebagai alat politik pencapaian tujuan negara. Jauh lebih sederhana dari itu, pendidikan adalah proses penyadaran terhadap realitas kehidupan, pendidikan adalah proses ‘memanusiakan’ manusia, membuatnya sadar akan eksistensinya dalam kehidupan dan lingkungannya, serta terbebas dari pembodohan pihak lain. Lantas apakah realitas yang selama ini dialami adik-adik kita di pedalaman adalah pendidikan yang demikian? Yang memanusiakan, yang membebaskan? Jika teladan dan guru yang tulus saja sangat susah ditemukan, bagaimana transfer kebudayaan dan ‘pembebasan’ itu dilakukan?

Sistem Pendidikan Indonesia : Sesuaikah dengan konsep “Pendidikan Yang Membebaskan” ?

Sistem pendidikan di Indonesia yang (menurut saya) masih sangat kurang menghargai kearifan lokal masyarakat perlahan-lahan justru akan mengebiri kreativitas dan potensi masyarakat daerah itu sendiri. Misalnya sistem pendidikan yang menyamaratakan standar ‘pintar-tidaknya’ siswa yang hanya berdasarkan pada hitung-hitungan kuantitatif (standar ujian nasional misalnya). Jelas tidak adil! Kecuali jikalau pendidikan yang telah merata di seluruh pelosok nusantara. Jika pemerataan saja belum terjadi mana mungkin menggunakan indikator yang sama untuk menentukan lulus tidaknya, pintar tidaknya para siswa. Seperti yang terjadi di Desa terpencil di Sulawesi Selatan, bagi mereka pertanyaan seperti “ibukota Indonesia”, “pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan” maupun “nama Presiden RI yang sekarang” terlalu sulit untuk dijawab. Karena untuk mereka, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin bukanlah penentu kehidupan mereka, tidak penting untuk diketahui dan bukanlah urusan yang lebih penting daripada pelajaran agama dan hafalan surat pendek al-Qur’an.

Sistem yang sekarang diterapkan bukanlah layaknya pendidikan yang ‘memanusiakan’ seperti halnya yang dikemukakan Freire. Seharusnya para pengambil kebijakan memahami bahwa menyamakan standar kelulusan di semua daerah bukanlah solusi menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh. Sistem yang seperti itu justru menciptakan kultus individu dan jiwa pragmatisme para siswa. Yang terbaik menurut saya, adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal serta potensi di setiap daerah. Contoh sederhananya adalah dengan mendukung terciptanya kurikulum muatan lokal yang mendorong kesadaran para siswa akan potensi daerahnya. Dengan adanya pengetahuan umum mengenai potensi lokal daerahnya, para siswa akan ditumbuhkan rasa cinta pada daerah dan kompetensinya untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Hal itu saya rasa akan mengurangi keinginan anak-anak muda yang (nantinya pasti) akan berpindah ke kota untuk mencari kehidupan yang (katanya) lebih baik. Ketika pendidikan muatan lokal yang menyuguhkan pengetahuan mengenai potensi daerahnya, prospek pengembangannya dan cara mengeksplorasinya sejak pendidikan dasar telah diberikan, anak-anak akan lebih semangat dan kompeten mengelola daerahnya. Mereka tidak akan terlalu silau dengan iming-iming menjadi manusia urban karena di daerahnya mereka disuguhi bentang alam dari Tuhan yang dapat dikelola menjadi penghidupan yang berkecukupan bagi mereka. Walaupun hal itu bukanlah variabel mutlak yang akan menghentikan arus urbanisasi dari daerah ke kota, atau dari luar Jawa ke Jawa, namun menurut saya akan menjadi salah satu solusi dari pengembangan daerah dan sumber daya manusia di daerah, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan yang tepat akan menjadi kendaraan bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berkaca dari itu semua, pemerintah sebagai otoritas yang secara penuh bertanggung jawab seharusnya dapat mengambil langkah paling bijak. Jika mempertahankan sistem pendidikan yang seperti sekarang ini, saya yakin daerah yang maju hanyalah wilayah Jawa dan sekitarnya. Namun, jika masyarakat dilibatkan secara penuh dalam mengelola pendidikannya, melalui muatan-muatan lokal untuk mengeksplorasi wilayahnya bukan tidak mungkin wilayah-wilayah terpencil bahkan terluar Indonesia dapat menjadi semacam ‘kuda hitam’ dalam percaturan pembangunan di Indonesia. Hakikat pendidikan yang ‘menyadarkan’ adalah kuncinya.

*tulisan ini disertakan dalam lomba Blog Competition Gerakan Indonesia Berkibar 2012 🙂

Refleksi Wajah Pendidikan Indonesia di Daerah : Sebuah Otokritik Sistem Pendidikan Sekarang (part 2)

*lanjutan dari part 1 yang kemaren, bisa diliat disini*

Sistem pendidikan di Indonesia yang (menurut saya) masih sangat kurang menghargai kearifan lokal masyarakat perlahan-lahan justru akan mengebiri kreativitas dan potensi masyarakat daerah itu sendiri. Misalnya sistem pendidikan yang menyamaratakan standar ‘pintar-tidaknya’ siswa yang hanya berdasarkan pada hitung-hitungan kuantitatif (standar ujian nasional misalnya). Jelas tidak adil! Kecuali jikalau pendidikan yang telah merata di seluruh pelosok nusantara. Jika pemerataan saja belum terjadi mana mungkin menggunakan indikator yang sama untuk menentukan lulus tidaknya, pintar tidaknya para siswa. Seperti yang terjadi di Desa terpencil di Sulawesi Selatan, bagi mereka pertanyaan seperti “ibukota Indonesia”, “pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan” maupun “nama Presiden RI yang sekarang” terlalu sulit untuk dijawab. Karena untuk mereka, pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin bukanlah penentu kehidupan mereka, tidak penting untuk diketahui dan bukanlah urusan yang lebih penting daripada pelajaran agama dan hafalan surat pendek al-Qur’an.

Sistem yang sekarang diterapkan bukanlah layaknya pendidikan yang ‘memanusiakan’ seperti halnya yang dikemukakan Freire. Seharusnya para pengambil kebijakan memahami bahwa menyamakan standar kelulusan di semua daerah bukanlah solusi menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh. Sistem yang seperti itu justru menciptakan kultus individu dan jiwa pragmatisme para siswa. Yang terbaik menurut saya, adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal serta potensi di setiap daerah. Contoh sederhananya adalah dengan mendukung terciptanya kurikulum muatan lokal yang mendorong kesadaran para siswa akan potensi daerahnya. Dengan adanya pengetahuan umum mengenai potensi lokal daerahnya, para siswa akan ditumbuhkan rasa cinta pada daerah dan kompetensinya untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Hal itu saya rasa akan mengurangi keinginan anak-anak muda yang (nantinya pasti) akan berpindah ke kota untuk mencari kehidupan yang (katanya) lebih baik. Ketika pendidikan muatan lokal yang menyuguhkan pengetahuan mengenai potensi daerahnya, prospek pengembangannya dan cara mengeksplorasinya sejak pendidikan dasar telah diberikan, anak-anak akan lebih semangat dan kompeten mengelola daerahnya. Mereka tidak akan terlalu silau dengan iming-iming menjadi manusia urban karena di daerahnya mereka disuguhi bentang alam dari Tuhan yang dapat dikelola menjadi penghidupan yang berkecukupan bagi mereka. Walaupun hal itu bukanlah variabel mutlak yang akan menghentikan arus urbanisasi dari daerah ke kota, atau dari luar Jawa ke Jawa, namun menurut saya akan menjadi salah satu solusi dari pengembangan daerah dan sumber daya manusia di daerah, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pendidikan yang tepat akan menjadi kendaraan bagi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berkaca dari itu semua, pemerintah sebagai otoritas yang secara penuh bertanggung jawab seharusnya dapat mengambil langkah paling bijak. Jika mempertahankan sistem pendidikan yang seperti sekarang ini, saya yakin daerah yang maju hanyalah wilayah Jawa dan sekitarnya. Namun, jika masyarakat dilibatkan secara penuh dalam mengelola pendidikannya, melalui muatan-muatan lokal untuk mengeksplorasi wilayahnya bukan tidak mungkin wilayah-wilayah terpencil bahkan terluar Indonesia dapat menjadi semacam ‘kuda hitam’ dalam percaturan pembangunan di Indonesia. Hakikat pendidikan yang ‘menyadarkan’ adalah kuncinya. Wallahualam …

*gambar anak-anak Kadorobukua yang superluarbiasa :D*

Refleksi Wajah Pendidikan Indonesia di Daerah : Sebuah Otokritik Sistem Pendidikan Sekarang (part 1)

*tiba-tiba kepikiran nulis pengalaman waktu KKN gara2 ikutan Roadshow IM tadi siang.. Mana semangatnya yang pengen jadi pengajar di daerah terpencil??? eyaaaa..*

——————————

“Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri”(John Dewey)

“Mendidik adalah memimpin” (Hatta, dalam Baswedan, 2012 RoadshowIMJogja)

“Apa ibukota Sulawesi Selatan, Asrul?”

“Sinjaiiiii kaaakkk”

“Kalau.. ibukota negara kita, Indonesia?”

“emm.. (berpikir).. Kartini Kaaakk!”

 Itu salah satu pertanyaan yang pernah saya lemparkan kepada anak kelas V SD di SD Negeri 076 Pusanti, Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan. Bagi sebagian anak, tentu tidaklah sulit menjawab pertanyaan semacam itu. Namun bagi mereka yang akses informasi dan pendidikannya terbatas, tentu bukan hal yang mudah menjawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan sederhana sejenis itu. Bagi sebagian besar anak usia SD kelas 4 keatas, menjawab soal mengenai ibukota negara, kepala negara dan bahkan UU otonomi daerah merupakan sebuah kewajaran, karena anak-anak SD di perkotaan mendapatkan akses informasi tidak terbatas dari lingkungannya. Dari guru-gurunya, tuntutan dari kepala Dinas Pendidikannya dan bahkan dari orang tua serta kecanggihan internet di gadget nya. Namun bagi sebagian besar anak-anak lainnya, yang tinggal jauh dari peradaban, di pedalaman hutan, di ketinggian gunung, di pesisir laut, di pulau-pulau terpencil di timur dan barat pulau Jawa, mendapatkan pengetahuan umum mengenai calistung (baca tulis dan berhitung) saja sudah merupakan anugerah. Boro-boro hafal pancasila, membedakan huruf U dan N saja susah, jangan berharap pelajaran aljabar apalagi logaritma, menghitung sampe dua puluh saja banyak yang kacau. Bagi mereka, ilmu pengetahuan lebih seperti utopia semu yang hanya bisa diraih dalam mimpi. Ilmu pengetahuan jauh, peradaban jauh. Namun terlepas dari itu semua, jangan salah, semangat belajar anak-anak pedalaman bisa dikatakan jauh lebih murni dan lebih kuat dibandingkan semangat belajar para siswa di sekolah perkotaan. Mereka tak kenal hujan, panas sekalipun kabut dan badai. Mereka tak tahu apa itu jauh, capai, lelah dan titian sungai yang deras. Semangat belajar mereka menggelora, antusiasme yang diiringi kenekatan berangkat sekolah tiap pagi dari jarak yang teramat jauh, motivasi mengenal ilmu dan kemajuan. Tidak pernah kalah dan tidak pernah tertandingi dengan anak-anak lainnya yang tinggal di dekat keramaian fasilitas.

“Nanti kita belajar apa ki kakak?” pertanyaan berulang-ulang yang selalu ditanyakan oleh anak-anak yang berbeda setiap pagi. Belajar apapun, untuk mereka semua informasi adalah baru. Ya, sekolah di pelosok dalam negeri ini, berjarak teramat jauh dibandingkan sekolah-sekolah di daerah perkotaan. Inilah wajah Indonesia sesungguhnya. Kita jangan terkecoh dengan glamornya ibukota, majunya teknologi kekinian, tingginya apartemen-apartemen di tengah kota atau mewahnya gedung-gedung sekolah Jakarta, karena sejatinya bukan itulah wajah Indonesia secara hakiki. Wajah Indonesia adalah di pelosok hutan Kalimantan, di pinggiran perbatasan negeri, di gunung-gunung tinggi Papua yang jauh akan akses informasi, sinyal hape apalagi teknologi.

Ya, pendidikan adalah salah satu aspek yang hingga saat ini masih sangat berjarak antara Jawa-luar Jawa. Walaupun pendidikan merupakan amanat UUD yang –saking krusialnya- tertuang di preambule naskah konstitusi, namun hingga 67 tahun Indonesia merdeka saat ini pendidikan merata baru sekadar wacana diatas kertas. Paradigma pembangunanisme (developmentalism) yang dianut rezim orde baru justru menciptakan jurang kesenjangan yang semakin lebar antara pulau Jawa dan luar Jawa. Kontribusi rezim orde baru di bidang pendidikan yang hingga sekarang mungkin masih bisa dilihat adalah pendirian sekolah-sekolah inpres (instruksi presiden). Namun apa gunanya gedung sekolah tanpa seorang pendidik? Sama halnya seperti sebuah lentera tanpa gugusan cahaya.

Pengalaman mengajar di pedalaman Sulawesi Selatan, Desa Barania bukanlah sebuah pengalaman yang teramat menyayat hati, masih banyak daerah-daerah yang jauh lebih menyesakkan. Namun pada hakikatnya anak-anak yang berada di pedalaman memiliki kebutuhan yang sama untuk pendidikan, kebutuhan yang tidak lebih berlebihan daripada anak-anak kota yang hidup di Jawa. Kebutuhan untuk didekatkan pada informasi, didekatkan pada pengetahuan, pada peradaban.

Itu sedikit refleksi wajah pendidikan tanah air yang sesungguhnya. Pendidikan dalam konteks pedagogik kontemporer menurut Paulo Freire bukan hanya investasi untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bermasa depan cerah, melainkan lebih dari itu yakni pendidikan sebagai proses penyadaran yang berlangsung terus menerus yang bertujuan untuk membuat manusia memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya. Merujuk pada konsep dasar itulah harusnya pendidikan dimaknai. Pendidikan bukan merupakan media legitimasi kekuasaan dan status quo seperti saat orde baru terjadi, pendidikan tidak juga harus saklek dimaknai sebagai alat politik pencapaian tujuan negara. Jauh lebih sederhana dari itu, pendidikan adalah proses penyadaran terhadap realitas kehidupan, pendidikan adalah proses ‘memanusiakan’ manusia, membuatnya sadar akan eksistensinya dalam kehidupan dan lingkungannya, serta terbebas dari pembodohan pihak lain. Lantas apakah realitas yang selama ini dialami adik-adik kita di pedalaman adalah pendidikan yang demikian? Yang memanusiakan, yang membebaskan? Jika teladan dan guru yang tulus saja sangat susah ditemukan, bagaimana transfer kebudayaan dan ‘pembebasan’ itu dilakukan? (to be continue…)